Gemanusantara.com – DPRD Kota Samarinda melontarkan kritik keras terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menyusul meninggalnya seorang siswa SMK Negeri 4 yang diduga berkaitan dengan keterbatasan ekonomi dan tidak tersentuh bantuan sosial.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, menilai tragedi tersebut sebagai bentuk nyata kegagalan pemerintah dalam menjalankan fungsi dasar perlindungan sosial bagi warganya.
“Ini bukan lagi soal kelalaian kecil. Ini kegagalan sistemik. Ketika warga dalam kondisi rentan tidak terdata dan tidak menerima bantuan, berarti ada yang salah secara fundamental,” tegas Ismail, Rabu (6/5/2026).
Ia menyoroti Pemkot yang dinilai terlalu bergantung pada data administratif tanpa upaya serius melakukan pembaruan dan verifikasi langsung di lapangan. Akibatnya, banyak warga miskin yang justru tidak masuk dalam skema bantuan.
Menurut Ismail, alasan keterbatasan kewenangan di sektor pendidikan tidak bisa dijadikan pembenaran untuk lepas tangan. Ia menegaskan bahwa persoalan kesejahteraan warga tetap menjadi tanggung jawab Pemkot, terlepas dari pembagian kewenangan antarlevel pemerintahan.
“Jangan berlindung di balik kewenangan provinsi. Ini menyangkut warga Samarinda. Pemkot tetap punya tanggung jawab penuh memastikan tidak ada yang terabaikan,” ujarnya.
Ia juga menilai respons pemerintah selama ini cenderung reaktif, baru bergerak setelah muncul korban. Padahal, sistem bantuan sosial seharusnya mampu mendeteksi dan mencegah kondisi rentan sejak awal.
Kasus yang menimpa Mandala Rizky Syahputra (16) menjadi contoh konkret bagaimana celah dalam pendataan dan distribusi bantuan dapat berujung fatal. Dalam kondisi ekonomi yang terbatas, kebutuhan dasar tidak terpenuhi, sementara negara tidak hadir memberikan perlindungan.
“Kalau sistem bansos berjalan baik, kasus seperti ini tidak seharusnya terjadi. Ini alarm keras bahwa ada pembiaran dalam tata kelola bantuan,” kata Ismail.
DPRD mendesak Pemkot segera melakukan evaluasi total, termasuk audit data penerima bantuan sosial, perbaikan mekanisme verifikasi, serta penguatan koordinasi lintas dinas.
Lebih jauh, ia meminta adanya langkah konkret dan terukur, bukan sekadar pernyataan normatif. Tanpa perbaikan menyeluruh, DPRD khawatir kasus serupa akan kembali terulang.
“Ini bukan sekadar evaluasi, tapi harus ada perubahan nyata. Kalau tidak, kita hanya menunggu korban berikutnya,” pungkasnya. (Nit)
-
-
-
-
