Gemanusantara.com, Bontang- Pemerintah pusat menonaktifkan jutaan data masyarakat yang masuk kategori Warga Bontang kini terdampak terhadap kebijakan pemerintah terhadap penyesuaian Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) hingga jaminan sosial kesehatan masyarakat yang dianggap mampu pun ikut terdampak.
Salah satu terdampak adalah warga Kota Bontang, sehingga Wali Kota Neni Moerniaeni menyiapkan skema gotong royong melalui kerjasama dengan sejumlah perusahaan yang beroperasi di Kota Taman tersebut.
Neni bakal mengarap kerjasama dengan sejumlah perusahaan tersebut sebagai upaya untuk mendukung program jaminan kesehatan BPJS bagi masyarakat yang tidak mampu maupun saat ini terdampak akibat sejumlah kebijakan pemerintah pusat bahkan Pemerintah Provinsi Kaltim.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi A DPRD Bontang Heri Keswanto memberikan dukungan terhadap Neni Moerniaeni dengan usulan skema gotong rotong bersama perusahaan adalah ide yang sangat tepat untuk segera dilakukan.
“Ini adalah usulan yang tepat bagi masyarakat yang sekarang terputus tidak menerima iuran kesehatan, jadi ini perlu ditindaklanjuti bersama perusahaan, intinya kami mendukung,” pungkasnya.
Menurut Heri, skema gotong royong perusahaan untuk menanggung iuran kesehatan masyarakat Bontang merupakan bagian dari tanggungjawab sosial perusahaan bagi masyarakat sekitar, tidak hanya bagi karyawannya tetapi tindakan nyata untuk memberikan manfaat sosial bagi masyarakat.
“Kami berharap semua perusahaan yang ada di Bontang menyambut baik solusi dari wali kota ini, kami ingin perusahaan terlibat langsung dan punya kepedulian sosial kemasyarakatan,” pintanya.
Meski demikian, Heri meminta Pemkot Bontang agar terus melakukan update data-data masyarakat yang memiliki hak untuk menerima iuran kesehatan tersebut, agar data benar-benar valid dan tepat sasaran.
“Kami juga sedang menggarap pencocokan data, artinya kami bersama pemerintah terus mengupgrade data yang valid,” tukasnya.
Heri juga menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan monitoring ke sejumlah rumah sakit akibat kebijakan tersebut, karena masyarakat banyak terdampak. Sebab itu, Heri mengharapkan agar skema yang diusulkan oleh Wali Kota Bontang segera diekseskusi.
(ard/rsm/adv)