DPRD PPU Soroti Layanan Kesehatan di Sepaku, Dinilai Belum Maksimal
Gemanusantara.com – Ketersediaan tenaga medis di RSUD Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU), yang berlokasi di kawasan strategis Ibu Kota Nusantara (IKN), kembali menjadi sorotan. Anggota DPRD PPU, Jamaluddin, menyatakan keprihatinannya atas minimnya jumlah dokter yang bertugas di rumah sakit tersebut, yang saat ini hanya ditopang oleh enam dokter tidak tetap.
Jamaluddin mengungkapkan bahwa sebagai rumah sakit tipe D, RSUD Sepaku seharusnya memiliki setidaknya 12 dokter untuk memberikan layanan kesehatan dasar yang optimal. Kekurangan ini, menurutnya, sangat berpengaruh terhadap kualitas dan cakupan pelayanan medis di wilayah Kecamatan Sepaku.
“Enam dokter untuk rumah sakit tipe D jelas belum cukup. Akibatnya, pelayanan belum bisa menjangkau kebutuhan masyarakat secara menyeluruh,” katanya. Ia menekankan bahwa pemenuhan sumber daya manusia medis harus sejalan dengan pembangunan infrastruktur kesehatan yang telah dilakukan.
RSUD Sepaku diketahui baru saja menyelesaikan pembangunan gedung empat lantai yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Kesehatan dengan nilai anggaran mencapai Rp72 miliar. Namun, gedung yang rampung tahun lalu tersebut hingga kini belum dimanfaatkan secara maksimal karena kendala kekurangan tenaga medis.
“Gedungnya sudah megah, fasilitasnya memadai. Tapi kalau tenaga medis tidak mencukupi, semuanya jadi sia-sia,” ujar Jamaluddin. Ia juga menyebut bahwa lokasi RSUD Sepaku yang berada di Desa Sukaraja menjadikannya sebagai titik sentral layanan kesehatan di kawasan penyangga IKN.
Menurutnya, permasalahan ini bukan sekadar soal struktur, tetapi menyangkut komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan kesehatan yang merata dan layak bagi seluruh lapisan masyarakat. Ia mendesak agar rekrutmen dokter baru segera dilakukan atau menjalin kerja sama dengan instansi terkait untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis.
“Pemerintah harus segera bertindak. Ini soal layanan dasar, bukan hal yang bisa ditunda. Warga butuh akses kesehatan yang memadai, apalagi di kawasan yang sedang berkembang seperti IKN,” tegasnya.
[ADV | DPRD PPU]
