SAMARINDA

Program Samarinda Terang 2027 Disorot, DPRD Minta Pemerataan LPJU hingga Kawasan Pinggiran

Ilustrasi

Gemanusantara.com – Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menjadikan pemerataan lampu penerangan jalan umum (LPJU) sebagai salah satu prioritas pembangunan pada 2027. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengatasi ketimpangan fasilitas penerangan antara kawasan perkotaan dan wilayah pinggiran.

Deni menilai program Samarinda Terang perlu diarahkan untuk menjangkau ruas jalan yang selama ini belum mendapatkan fasilitas pencahayaan memadai, terutama kawasan perbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Menurutnya, keberadaan penerangan jalan tidak hanya berfungsi memperindah wajah kota, tetapi juga menjadi fasilitas dasar yang berkaitan langsung dengan keselamatan dan kenyamanan masyarakat saat beraktivitas pada malam hari.

Karena itu, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya memusatkan pembangunan LPJU pada kawasan tertentu. Pemerataan fasilitas harus dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan setiap wilayah.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Deni adalah perbedaan kualitas penerangan di jalur penghubung antara Tenggarong dan Samarinda.

Ia mengungkapkan, kondisi jalan di wilayah Kukar terlihat memiliki pencahayaan yang cukup baik. Namun, ketika memasuki wilayah administrasi Samarinda, sejumlah ruas jalan justru masih minim penerangan.

“Kalau melintas dari Tenggarong, penerangan di wilayah Kukar cukup terang. Tetapi setelah memasuki Samarinda, masih ada bagian jalan yang kondisinya gelap,” ungkapnya.

Politikus Partai Gerindra tersebut menilai kondisi itu perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah kota, mengingat jalur perbatasan merupakan akses penting bagi mobilitas masyarakat antardaerah.

Selain wilayah perbatasan, Deni juga menyoroti sejumlah ruas jalan di pusat Kota Samarinda yang dinilai masih membutuhkan pembenahan fasilitas penerangan.

Beberapa lokasi yang disebutkan antara lain Jalan Pahlawan, Jalan Dr Sutomo, Jalan S Parman, Jalan Slamet Riyadi, dan Jalan Antasari.

Menurutnya, keberadaan ruas jalan tersebut di kawasan perkotaan seharusnya menjadi perhatian karena aktivitas masyarakat berlangsung hingga malam hari.

Minimnya pencahayaan dapat mengurangi kenyamanan pengguna jalan sekaligus meningkatkan potensi risiko keselamatan, terutama bagi pengendara yang melintasi kawasan dengan jarak pandang terbatas.

Deni mengingatkan agar penanganan persoalan LPJU tidak dilakukan secara parsial. Pemerintah kota perlu memiliki perencanaan yang menyeluruh, mulai dari pemetaan titik yang belum memiliki penerangan hingga perbaikan fasilitas yang sudah terpasang tetapi tidak berfungsi optimal.

Ia juga menekankan pentingnya menyesuaikan pelaksanaan pembangunan dengan kemampuan anggaran daerah. Meski demikian, keterbatasan anggaran diharapkan tidak menjadi alasan untuk menunda seluruh kebutuhan penerangan jalan.

Melalui program Samarinda Terang pada 2027, Deni berharap pemerintah dapat menunjukkan perkembangan nyata dalam mengurangi ketimpangan fasilitas penerangan di berbagai wilayah.

“Kami berharap ada percepatan penanganan LPJU. Pelaksanaannya tentu menyesuaikan kemampuan anggaran, tetapi harus tetap ada kemajuan agar kebutuhan masyarakat tidak terus tertunda,” tegasnya.

Ia menilai pemerataan penerangan jalan merupakan bagian dari upaya menghadirkan pembangunan kota yang lebih inklusif, sehingga masyarakat di kawasan pinggiran maupun pusat kota dapat menikmati fasilitas publik yang layak.

Dengan perencanaan dan pelaksanaan yang konsisten, Deni berharap kondisi jalan di Samarinda semakin terang, aman, dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan.

(Adv/Rir)

Related Articles

Back to top button