Gemanusantara.com – Ruang fiskal Kota Samarinda menghadapi penyesuaian setelah nilai anggaran yang sebelumnya berada di kisaran Rp3,8 triliun turun menjadi sekitar Rp3,6 triliun. Pengurangan sekitar Rp211 miliar tersebut membuat sejumlah kegiatan belum dapat diakomodasi secara penuh dalam pembahasan anggaran.
Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, mengatakan perubahan tersebut berkaitan dengan kondisi pendapatan daerah, termasuk berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Karena itu, penyusunan anggaran perlu menyesuaikan kemampuan fiskal yang tersedia.
“Angka kesepakatan di nota itu di angka Rp3,6 triliun dari Rp3,8 triliun. Jadi ada pengurangan sekitar Rp211 miliar,” kata Helmi , Senin (21/9/2026).
Dengan berkurangnya kapasitas anggaran, DPRD bersama Pemerintah Kota Samarinda harus menentukan kegiatan yang perlu didahulukan. Program yang sudah berjalan menjadi salah satu perhatian karena pemerintah tetap memiliki kewajiban menyelesaikan pembayaran pekerjaan yang telah dilaksanakan.
Helmi menjelaskan, infrastruktur dan pelayanan publik juga tetap masuk dalam kebutuhan utama yang harus diperhitungkan. “Kalau bicara prioritas, pekerjaan-pekerjaan yang sudah berjalan ini wajib nanti harus dibayar. Kemudian infrastruktur, pelayanan publik, termasuk pembayaran utang,” jelasnya.
Sementara itu, sejumlah kegiatan lainnya masih bergantung pada perkembangan penerimaan daerah, terutama kepastian transfer dari pemerintah pusat. Apabila dukungan anggaran tersebut kembali tersedia, kegiatan yang belum terakomodasi diharapkan dapat dilaksanakan.
“Harapannya semoga dana transfer dari pemerintah pusat itu bisa kembali. Kalau kembali, insyaallah semua kegiatan itu akan dijalankan semua,” ujarnya.
Selain program pembangunan dan pelayanan publik, kondisi kemarau yang berlangsung di Samarinda turut memengaruhi arah penganggaran. Pemerintah dinilai perlu memiliki ruang yang memadai untuk merespons kebutuhan mendesak yang dapat muncul akibat kondisi tersebut.
Karena itu, alokasi belanja tidak terduga turut mendapat tambahan dalam pembahasan. “Ditambah lagi sekarang ini kan musim kemarau. Jadi tadi anggaran tidak terduganya juga ditambah. Nah, di situ fokusnya,” kata Helmi.
Pembahasan Raperda APBD 2027 selanjutnya akan berlanjut sesuai tahapan antara DPRD dan Pemkot Samarinda. Dengan ruang anggaran yang lebih terbatas, penentuan program akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal sembari memastikan kewajiban pemerintah, pembangunan infrastruktur dan pelayanan yang bersentuhan dengan masyarakat tetap mendapat perhatian. (sal)
-
-
-
-
