SAMARINDA

Abdul Rohim Soroti Ketahanan Konstruksi Teras Samarinda, Minta Pemkot Bertindak Tegas

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim

Gemanusantara.com – Longsoran yang terjadi di kawasan Teras Samarinda Tahap II memunculkan pertanyaan mengenai kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. DPRD Kota Samarinda menilai kerusakan tersebut harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh, terutama untuk memastikan proyek strategis daerah memiliki ketahanan konstruksi yang memadai.

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda segera menelusuri penyebab longsoran sekaligus memastikan langkah perbaikan dilakukan secara tepat.

Menurut Rohim, munculnya kerusakan pada proyek yang masih berada dalam masa pemeliharaan perlu mendapat perhatian serius. Terlebih, Teras Samarinda merupakan salah satu kawasan yang dikembangkan untuk memperkuat penataan wajah perkotaan.

Ia menilai pembangunan fasilitas publik tidak cukup hanya berorientasi pada penyelesaian fisik. Ketahanan bangunan dalam menghadapi kondisi lingkungan juga harus menjadi pertimbangan utama sejak tahap perencanaan.

Salah satu persoalan yang disorotinya adalah kemungkinan pengaruh abrasi terhadap struktur pembangunan di kawasan tersebut.

Rohim berpandangan potensi abrasi semestinya sudah diperhitungkan melalui kajian teknis sebelum pekerjaan konstruksi dilaksanakan.

Dengan perencanaan yang matang, berbagai risiko lingkungan diharapkan dapat diantisipasi sehingga tidak menimbulkan kerusakan setelah pembangunan selesai.

Menurutnya, apabila abrasi menjadi salah satu penyebab longsoran, pemerintah perlu mengevaluasi sejauh mana faktor tersebut telah diperhitungkan dalam perencanaan dan metode konstruksi yang digunakan.

Evaluasi tersebut dinilai penting agar penanganan tidak hanya berfokus pada bagian bangunan yang mengalami kerusakan, tetapi juga menyentuh penyebab utama persoalan.

Selain aspek teknis, Rohim turut menekankan pentingnya tanggung jawab kontraktor pelaksana. Mengingat proyek masih dalam masa pemeliharaan, pihak kontraktor harus menjalankan kewajiban perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia meminta Pemkot Samarinda mengambil langkah tegas dengan memastikan kontraktor tidak mengabaikan tanggung jawab terhadap hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Rohim juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah sebagai pemilik proyek tetap memiliki kewajiban melakukan pengawasan terhadap kualitas pembangunan.

Menurutnya, pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan seluruh pekerjaan telah memenuhi spesifikasi dan standar teknis yang ditetapkan.

Karena itu, penanganan longsoran Teras Samarinda Tahap II tidak seharusnya sepenuhnya diserahkan kepada kontraktor tanpa pengawasan dari instansi terkait.

Pemkot dinilai perlu memastikan proses pemeriksaan, penentuan metode perbaikan, hingga pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Rohim berharap kejadian tersebut menjadi momentum untuk memperkuat evaluasi terhadap pelaksanaan proyek pembangunan strategis di Samarinda.

Ia menilai kualitas konstruksi harus menjadi prioritas agar fasilitas yang dibangun menggunakan anggaran daerah dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang.

Dengan pengawasan dan penanganan yang tepat, kerusakan di kawasan Teras Samarinda Tahap II diharapkan dapat segera diselesaikan sekaligus mencegah persoalan serupa kembali terjadi pada masa mendatang. (Adv/Rir)

Related Articles

Back to top button