Isu Transaksi Lapak Mencuat, DPRD Samarinda Tekankan Pengelolaan Aset Tak Bisa Dispekulasikan
Gemanusantara.com – Di tengah proses penataan Pasar Pagi lama, muncul kabar mengenai dugaan perpindahan lapak antar pedagang yang disebut-sebut disertai transaksi tertentu. Isu tersebut langsung mendapat perhatian dari DPRD Samarinda, terutama karena menyangkut pengelolaan aset milik pemerintah daerah.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menegaskan bahwa lapak pasar bukanlah barang pribadi yang dapat dipindahtangankan sesuka hati. Seluruh pengelolaan dan pemanfaatannya berada di bawah kewenangan Pemerintah Kota Samarinda dan wajib mengikuti regulasi yang berlaku.
Ia menilai, jika benar terdapat praktik yang menyimpang dari aturan, maka persoalan tersebut harus dibawa ke ranah resmi dengan dukungan bukti yang jelas. Tanpa itu, isu yang beredar justru berpotensi menjadi spekulasi yang merugikan banyak pihak.
“Kalau memang ada transaksi yang tidak sesuai aturan, tentu harus dibuktikan. Jangan sampai hanya menjadi opini yang berkembang tanpa dasar yang kuat,” ucap Iswandi, Kamis (26/2/2026).
Ia turut mengingatkan bahwa pengelolaan barang milik daerah telah diatur dalam peraturan pemerintah, sehingga setiap bentuk pemindahtanganan wajib melalui mekanisme yang sah. Jika ditemukan pelanggaran, maka proses penindakan harus mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku.
Namun demikian, ia juga menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam menyampaikan tudingan. Menurutnya, informasi yang tidak terverifikasi dapat memicu kegaduhan dan mengganggu proses penataan yang sedang dilakukan pemerintah.
DPRD, lanjutnya, berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan secara objektif. Ia memastikan lembaganya siap menerima laporan resmi dari masyarakat apabila terdapat indikasi pelanggaran, sekaligus memastikan proses penataan pasar berjalan transparan dan akuntabel.
“Pengawasan itu penting, tapi harus berbasis data. Kita ingin penataan ini berjalan tertib, tidak dibayangi isu yang belum tentu kebenarannya,” tegasnya. (nit)
