Bupati Aulia Pimpin Rapat Evaluasi Pembangunan Daerah Semester I

Gemanusantara.com – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) dr Aulia Rahman Basri memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Semester I Pemkab Kukar 2025, yang berlangsung di Aula Bappeda Lantai 1 Kompleks Perkantoran Bupati Kukar Tenggarong. Acara ini dihadiri oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat se-Kukar, serta Sekda Kukar Sunggono bersama Asisten I Setdakab Kukar Akhmad Taufik Hidayat dan Asisten II Ahyani Fadianur Diani yang turut mendampingi Bupati dalam memimpin rakordal tersebut.

Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi capaian pembangunan, serapan anggaran, dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025. Dalam sambutannya, Bupati Aulia menyampaikan bahwa berdasarkan hasil prognosis, target pendapatan 2025 diperkirakan tidak tercapai, sehingga belanja daerah berpotensi melebihi asumsi pendapatan. Ia juga menyoroti kebutuhan untuk mengakomodasi penganggaran yang belum dialokasikan pada APBD 2025, yang meliputi gaji dan utang yang harus menjadi bagian belanja wajib.

“Untuk menghindari defisit anggaran dan dampaknya pada utang pemerintah, langkah strategis yang perlu diambil adalah penyesuaian belanja terhadap perubahan asumsi pendapatan,” jelas Aulia. Ia menekankan bahwa pengurangan anggaran harus tetap memperhatikan kualitas pelayanan publik, dengan penghematan pada biaya operasional seperti listrik dan air, serta biaya penunjang lainnya.

Bupati Aulia juga mengingatkan pentingnya fokus pada pencapaian kinerja pemerintah, seperti penurunan tingkat kemiskinan, pengendalian inflasi, dan peningkatan iklim investasi yang kondusif. “Kepala OPD dan Camat harus segera menyusun dan mendesain Prioritas Pembangunan yang sesuai dengan visi-misi Kepala Daerah, agar keberlanjutan Kukar Idaman bisa tercapai dengan lebih baik,” tambahnya.

Aulia juga memberikan arahan agar setiap Kepala OPD menyiapkan laporan pengendalian dan evaluasi secara lebih detail, berdasarkan tagging kebijakan dan sumber pengusulan seperti Program Dedikasi, SPM, Kemiskinan, Inflasi, Hibah, Bansos, dan Pokir. Ia mengingatkan bahwa untuk menjaga komitmen kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2025, kepala perangkat daerah harus membentuk tim pengendalian dan evaluasi kinerja yang kuat.

Selain itu, Aulia menekankan pentingnya kerja sinergis antara Setda, Inspektorat, Bappeda, BPKAD, Bapenda, dan BKPSDM dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Dengan langkah-langkah strategis ini, Bupati Aulia berharap Pemkab Kukar dapat mengoptimalkan anggaran dan pencapaian target pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.