Ketua DPRD Samarinda Dorong Efisiensi Anggaran, Minta Pemkot Libatkan Semua OPD

Gemanusantara.com – Ketua DPRD Kota Samarinda, H. Helmi Abdullah, menegaskan pentingnya efisiensi anggaran dalam pertemuan dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. Pembahasan ini merupakan tindak lanjut dari pernyataan Wali Kota saat Rapat Paripurna sebelumnya, di mana disebutkan adanya potensi efisiensi anggaran sebesar kurang lebih Rp75 miliar.

Helmi Abdullah menyampaikan bahwa DPRD meminta Pemkot, melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), untuk memanggil seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna membahas item-item anggaran yang dapat dioptimalkan.

“Baru saja kita bertemu dengan pihak Pemkot untuk membahas efisiensi. Nanti kita minta kepada pemerintah kota yang di bawah leading sector BPKAD dan Bappeda untuk memanggil semua OPD, item-item apa saja yang akan diefisiensikan,” ujarnya.

Helmi menekankan bahwa efisiensi anggaran harus dilakukan secara terstruktur dengan melibatkan berbagai pihak agar tidak menghambat program prioritas pemerintah. Kolaborasi antara DPRD dan Pemkot menjadi kunci dalam memastikan bahwa setiap pemangkasan anggaran tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan efektivitas pembangunan.

Saat ditanya mengenai pembahasan efisiensi di Badan Anggaran (Banggar) DPRD, Helmi menyebut bahwa diskusi secara lebih rinci masih dalam tahap awal. “Di Banggar kan kita baru mulai ada pembahasan, tapi yang jelas memang efisiensi masuknya di Pemkot dulu. Sampai tadi kita minta mereka buat dibahas, mereka belum mau dibahas bersama-sama dengan Komisi II,” jelasnya.

Ia menilai bahwa keterbukaan dalam pembahasan efisiensi anggaran sangat diperlukan untuk menghindari potensi ketidaksesuaian dalam alokasi dana. Helmi juga berharap agar Pemkot lebih proaktif dalam menjelaskan strategi efisiensi anggaran yang akan diterapkan, termasuk dampaknya terhadap program kerja masing-masing OPD.

DPRD Samarinda berkomitmen untuk terus memantau proses efisiensi ini agar berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas. Helmi menegaskan bahwa optimalisasi anggaran harus tetap mengutamakan kepentingan masyarakat tanpa mengorbankan layanan publik yang sudah direncanakan.

“Yang terpenting adalah efisiensi ini dilakukan dengan transparan, dan tetap mempertimbangkan dampaknya terhadap pelayanan masyarakat. Kami akan terus mengawal proses ini agar tidak ada penyalahgunaan atau pemotongan yang justru merugikan program pembangunan kota,” pungkasnya.