Abdul Rohim Dorong Pemkot dan Pemkab Kukar Bersinergi Tangani Banjir

Gemanusantara.com – Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk menjalin komunikasi yang lebih intens dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terkait upaya penanggulangan bencana, terutama dalam pengendalian banjir. Hal ini menanggapi inisiatif Wali Kota Samarinda, Andi Harun, yang menyarankan agar DPRD terlibat dalam pembicaraan dengan Pemkab Kukar mengenai pembangunan kolom retensi di Kecamatan Muara Badak.

Abdul Rohim menyatakan bahwa meskipun dialog antara DPRD Samarinda dan Pemkab Kukar merupakan langkah positif, pendekatan yang lebih formal dan terstruktur harus dilakukan.

“Kalau kita berbicara soal daerah yang bukan bagian dari Samarinda, sebaiknya bukan hanya sekadar percakapan antar partai atau komisi ke komisi, karena itu tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa upaya penanggulangan banjir yang melibatkan wilayah administratif berbeda sebaiknya dibawa ke tingkat provinsi agar memiliki landasan hukum dan kebijakan yang lebih jelas. Dengan demikian, koordinasi antara Pemkot Samarinda dan Pemkab Kukar bisa lebih efektif dalam merancang strategi pengendalian banjir yang komprehensif.

“Kalau ini dibicarakan ke provinsi dan didorong oleh Pemprov, serta didukung dengan bantuan keuangan, maka penanganannya akan lebih efektif,” tegas Abdul Rohim. Menurutnya, keterlibatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dapat menjadi jembatan dalam merancang kebijakan lintas daerah yang lebih terarah dan terintegrasi.

Selain itu, ia menilai bahwa keterlibatan Pemprov Kaltim juga dapat membantu dalam mengatasi hambatan birokrasi yang sering terjadi dalam kerja sama antar daerah. Dengan adanya perencanaan yang matang dan koordinasi yang baik, ia berharap pembangunan infrastruktur penanggulangan bencana dapat berjalan dengan lancar dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, pendekatan birokrasi yang lebih formal dan berskala provinsi akan menghasilkan kebijakan yang lebih konkret dan berjangka panjang. “Lebih baik jika birokrasinya dibuat seperti itu, karena ini akan memberikan dampak yang lebih besar dan terarah,” tambahnya.

Dengan dorongan dari DPRD Samarinda, diharapkan langkah koordinasi ini dapat segera direalisasikan agar pengendalian banjir di wilayah Samarinda dan sekitarnya dapat ditangani secara efektif dan berkelanjutan.