Pemerintah Kutai Timur Naikkan Tunjangan Pegawai Mulai Januari 2025
![](https://gemanusantara.com/wp-content/uploads/2024/12/image-23.png)
Gemanusantara.com – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengumumkan rencana kenaikan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan efektif mulai Januari 2025. Sekretaris Kabupaten (Seskab) Kutai Timur, Rizali Hadi, menyampaikan kabar tersebut setelah rapat paripurna DPRD Kutim, di mana usulan kenaikan TPP disetujui berdasarkan rekomendasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
“Kenaikan TPP ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pegawai dan sekaligus produktivitas mereka dalam melayani masyarakat,” ujar Rizali Hadi, menggarisbawahi komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat infrastruktur administratif dan kesejahteraan ASN.
Baca Strategi Pemkab Kutim Tingkatkan Pengelolaan SDA untuk Pembangunan Berkelanjutan Sudirman Latief, Asisten Administrasi Seskab Kutim dan Plt Inspektur Kutim, menjelaskan bahwa implementasi kenaikan tunjangan ini akan dilakukan secara bertahap, dimulai pada awal tahun 2025. “Ini merupakan usaha kami untuk memastikan bahwa semua ASN, termasuk mereka yang bertugas di daerah terpencil, merasakan dampak positif dari kebijakan ini,” tambahnya.
Lebih lanjut, Sudirman menegaskan bahwa alokasi APBD untuk belanja pegawai, termasuk TPP, akan meningkat menjadi 30 persen. “Langkah ini menunjukkan keseriusan kami dalam memprioritaskan kesejahteraan ASN sebagai motor penggerak pelayanan publik yang efektif,” tuturnya.
Baca Kutai Timur Siapkan Protokol Baru dalam Manajemen Pelayanan Publik Kenaikan TPP ini juga disambut positif oleh para ASN dan diperkirakan akan memberikan motivasi tambahan untuk meningkatkan kinerja serta kualitas layanan kepada masyarakat. Dengan kebijakan baru ini, Kutim bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif dan produktif.
“Kami berharap dengan peningkatan kesejahteraan ini, ASN Kutai Timur akan lebih termotivasi untuk memberikan yang terbaik dalam setiap aspek pelayanan publik,” ujar Rizali Hadi menutup pembicaraan.
[ADV | DISKOMINFO KUTIM]