SAMARINDA

Pagar Proyek Dinilai Tutupi Ruko, DPRD Samarinda Minta Pemkot Evaluasi Pembangunan

Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Samri Shaputra

Gemanusantara.com – Penolakan para pedagang terhadap pembangunan pagar di kawasan jalan tembusan Pasar Pagi menuju Jalan Mas Tumenggung mendapat respons DPRD Kota Samarinda. Mayoritas fraksi di lembaga legislatif tersebut sepakat meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menghentikan pengerjaan pagar yang dinilai menghambat akses masyarakat menuju tempat usaha.

Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menyampaikan persoalan utama yang dikeluhkan warga bukan semata-mata keberadaan proyek jalan tembusan, melainkan pembangunan pagar di sisi kanan dan kiri jalan yang dinilai menutupi akses serta tampilan sejumlah rumah toko (ruko).

Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak langsung terhadap kegiatan perdagangan karena masyarakat yang melintas menjadi lebih sulit menjangkau tempat usaha di sekitar lokasi proyek.

Ia menjelaskan, keberatan para pedagang menjadi perhatian DPRD mengingat kawasan Pasar Pagi selama ini merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi masyarakat Samarinda.

“Masyarakat menolak karena pembangunan pagar itu dinilai menutupi toko-toko mereka. Kondisi tersebut tentu berpengaruh terhadap aktivitas perdagangan,” ujar Samri.

Menanggapi persoalan tersebut, DPRD Samarinda menggelar pembahasan bersama sejumlah fraksi untuk menentukan langkah yang dapat ditempuh dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Dari hasil rapat, Samri menyebut mayoritas fraksi yang hadir menyatakan persetujuan terhadap usulan penghentian pembangunan pagar di kawasan tersebut.

Kesepakatan itu selanjutnya akan dituangkan dalam rekomendasi tertulis yang direncanakan disampaikan kepada Wali Kota Samarinda sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah.

“Mayoritas fraksi dalam rapat menyepakati agar pembangunan tersebut dihentikan. Hasilnya akan kami sampaikan secara tertulis kepada Wali Kota karena menyangkut kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Samri menilai pemerintah perlu mempertimbangkan dampak pembangunan terhadap keberlangsungan usaha masyarakat, terutama pedagang yang selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas jual beli di kawasan Pasar Pagi.

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, akses menuju toko merupakan bagian penting dalam menunjang kegiatan perdagangan.

Ia mengingatkan bahwa para pedagang sudah menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan usaha, sehingga penataan kawasan seharusnya tidak menambah hambatan bagi mereka.

“Tanpa pagar yang menutupi toko saja belum tentu dagangan mereka laku. Apalagi kalau akses dan tampilan tokonya tertutup pagar,” tuturnya.

Meski meminta penghentian pengerjaan pagar, Samri menegaskan bahwa DPRD tidak bermaksud menghambat seluruh upaya penataan kawasan Pasar Pagi.

Sebaliknya, ia mendorong Pemkot Samarinda melakukan penyesuaian desain agar pembangunan tetap dapat dilaksanakan tanpa mengorbankan kepentingan ekonomi masyarakat.

Salah satu langkah yang diusulkan adalah mengalihkan pekerjaan pembangunan pagar ke bagian lain di kawasan Pasar Pagi yang masih membutuhkan pembenahan infrastruktur.

Menurut Samri, penyesuaian tersebut dapat menjadi jalan tengah antara kebutuhan pemerintah dalam memperbaiki tata kota dan kepentingan pedagang untuk mempertahankan aktivitas usahanya.

Ia juga menanggapi kemungkinan adanya konsekuensi terhadap kontrak pekerjaan yang telah disepakati dengan pihak pelaksana proyek.

Samri menilai Pemkot Samarinda melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dapat mempertimbangkan mekanisme perubahan kontrak atau addendum sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan mekanisme tersebut, ia berharap penyesuaian pekerjaan dapat dilakukan tanpa menimbulkan kerugian bagi kontraktor pelaksana.

“Pemerintah kota bisa melakukan revisi atau addendum kontrak. Pekerjaannya dapat diarahkan ke bagian lain di sekitar Pasar Pagi yang memang masih membutuhkan pembangunan, sehingga kontraktor juga tidak dirugikan,” jelasnya.

Samri berharap rekomendasi DPRD nantinya dapat menjadi pertimbangan Pemkot Samarinda untuk mengevaluasi desain pembangunan pagar di kawasan jalan tembusan tersebut.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk meningkatkan aksesibilitas dan mendukung kegiatan ekonomi yang telah berkembang di suatu kawasan.

Ia menekankan pentingnya kebijakan yang mampu mengakomodasi kepentingan berbagai pihak agar penataan Pasar Pagi tetap berjalan tanpa menimbulkan persoalan berkepanjangan dengan para pedagang.

Dengan adanya kesepakatan mayoritas fraksi, DPRD Samarinda berharap pemerintah kota dapat segera mempertimbangkan langkah penyesuaian proyek sehingga pembangunan kawasan Pasar Pagi tetap memberikan manfaat bagi masyarakat dan pelaku usaha.

(Adv/Rir)

Related Articles

Back to top button