SAMARINDA

Cegah Persoalan Hukum Berulang, DPRD Samarinda Dorong Penguatan Tata Kelola BUMD

Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Viktor Yuan

Gemanusantara.com – Kasus dugaan korupsi dalam kegiatan jual beli batu bara yang menyeret Direktur Perumda Varia Niaga menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda. Persoalan tersebut dinilai harus menjadi momentum bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk mengevaluasi sistem pengawasan dan pengambilan keputusan bisnis di seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Viktor Yuan, menilai pembenahan tata kelola perusahaan daerah perlu dilakukan agar setiap kegiatan usaha berjalan sesuai ketentuan hukum dan tidak menimbulkan risiko terhadap keuangan daerah.

Menurut Viktor, BUMD memiliki tanggung jawab yang lebih luas dibandingkan perusahaan yang hanya berorientasi pada keuntungan. Selain dituntut menghasilkan pendapatan, perusahaan daerah juga harus menjaga akuntabilitas dalam mengelola modal dan menjalankan kerja sama bisnis.

Karena itu, ia mengingatkan seluruh jajaran pengelola BUMD agar lebih berhati-hati ketika mengambil keputusan strategis, terutama yang berkaitan dengan ekspansi usaha maupun kerja sama dengan pihak ketiga.

“Perusahaan daerah tidak cukup hanya mengejar keuntungan dan potensi pendapatan asli daerah. Setiap kegiatan bisnis juga harus dijalankan sesuai aturan dan ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Viktor menilai kehati-hatian dalam pengambilan keputusan merupakan bagian penting dari upaya mencegah persoalan hukum yang berpotensi merugikan perusahaan maupun pemerintah daerah.

Ia juga menyoroti mekanisme komunikasi antara pengelola BUMD dan DPRD sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan.

Menurut politisi Partai Demokrat tersebut, tidak seluruh keputusan bisnis yang dilakukan Perumda Varia Niaga selama ini disampaikan secara terperinci kepada DPRD.

Kondisi itu membuat keberadaan Dewan Pengawas (Dewas) internal memiliki peran penting dalam memastikan setiap kebijakan perusahaan telah melalui pertimbangan yang memadai.

Viktor mendorong agar fungsi Dewan Pengawas pada setiap BUMD dapat dioptimalkan, terutama dalam mengidentifikasi risiko serta mengevaluasi kelayakan keputusan bisnis sebelum dijalankan.

Dengan pengawasan yang lebih kuat, ia berharap perusahaan daerah dapat mengantisipasi potensi persoalan sejak tahap perencanaan kegiatan usaha.

Di sisi lain, Viktor menegaskan bahwa DPRD tetap menghormati proses hukum yang saat ini ditangani Kepolisian Daerah Kalimantan Timur terkait dugaan korupsi jual beli batu bara di Perumda Varia Niaga.

Ia meminta penanganan perkara berlangsung secara transparan dan profesional dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Kami menghormati proses hukum yang dilakukan Polda Kalimantan Timur dan mendukung agar pengusutan perkara berjalan secara terbuka serta profesional,” ujarnya.

Menurutnya, penetapan tersangka dalam perkara tersebut tidak boleh dijadikan dasar untuk menyimpulkan kesalahan seseorang sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Namun, persoalan yang terjadi tetap dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki mekanisme pengawasan terhadap perusahaan milik daerah.

Viktor juga mendorong Pemkot Samarinda selaku pemilik modal untuk menyiapkan langkah pembenahan kelembagaan setelah proses hukum selesai.

Ia menilai perbaikan tersebut diperlukan agar BUMD dapat kembali menjalankan fungsi utamanya sebagai penggerak kegiatan ekonomi daerah sekaligus penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Lebih jauh, Viktor mengingatkan bahwa keberadaan perusahaan daerah seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan justru menjadi sumber persoalan yang berpotensi membebani keuangan pemerintah.

Karena itu, ia berharap evaluasi terhadap kasus Perumda Varia Niaga dapat menjadi pembelajaran bagi seluruh BUMD di Samarinda untuk memperkuat kepatuhan hukum, transparansi, dan pengawasan internal dalam setiap aktivitas bisnis.

(Adv/Rir)

Related Articles

Back to top button