Cegah Penyalahgunaan Vape untuk Narkotika, DPRD Samarinda Buka Opsi Aturan Khusus

Gemanusantara.com – Wacana penyusunan aturan mengenai penggunaan rokok elektrik atau vape di Kota Samarinda dinilai perlu mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk risiko penyalahgunaan untuk konsumsi narkotika dan keberlangsungan usaha masyarakat yang bergerak di sektor penjualan produk tersebut.
Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Ronal Stephen Lonteng, menyampaikan pandangannya saat ditemui di Kantor DPRD Samarinda. Ia menilai setiap kebijakan yang akan diterapkan harus melalui kajian agar tujuan perlindungan masyarakat dapat berjalan tanpa mengabaikan dampak ekonomi.
Menurut Ronal, perhatian terhadap penggunaan vape semakin menguat setelah munculnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026 yang menyatakan penggunaan rokok elektrik atau vape haram.
Fatwa tersebut dinilainya dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi kebutuhan pengaturan penggunaan rokok elektrik di Samarinda.
Terlebih, Ronal menyoroti adanya kasus penyalahgunaan vape sebagai sarana mengonsumsi narkotika. Kondisi tersebut menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian agar produk rokok elektrik tidak dimanfaatkan untuk aktivitas yang melanggar hukum.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penyusunan kebijakan tidak dapat dilakukan secara terburu-buru. Pemerintah perlu memperhatikan kondisi masyarakat, termasuk pelaku usaha yang selama ini menggantungkan penghasilan dari penjualan produk vape.
Menurutnya, kebijakan yang disusun seharusnya mampu menjawab persoalan penyalahgunaan tanpa serta-merta mengabaikan keberadaan usaha dan produk yang beredar di masyarakat.
“Pada prinsipnya, kami tidak ingin kebijakan yang dibuat justru mematikan inovasi, produk, ataupun aktivitas konsumen yang ada,” jelasnya, Jumat (20/11/2026).
Ronal menilai keseimbangan antara kepentingan perlindungan masyarakat dan keberlangsungan kegiatan ekonomi menjadi hal penting dalam merumuskan langkah pemerintah daerah.
Karena itu, ia membuka kemungkinan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) sebagai tindak lanjut apabila hasil kajian menunjukkan adanya kebutuhan terhadap regulasi khusus mengenai rokok elektrik.
Namun, pembentukan Perda harus melalui tahapan perencanaan dan pembahasan sesuai mekanisme yang berlaku.
“Apabila memang diperlukan aturan dalam bentuk Perda, tentu harus disiapkan melalui proses perencanaan terlebih dahulu,” ujarnya.
Selain melalui Perda, Ronal menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda juga dapat mempertimbangkan instrumen kebijakan lain apabila dibutuhkan langkah yang lebih cepat.
Alternatif tersebut antara lain penerbitan Peraturan Wali Kota (Perwali) atau surat edaran khusus yang disesuaikan dengan kewenangan pemerintah daerah.
Menurutnya, pilihan kebijakan tersebut tetap perlu mempertimbangkan tujuan pengaturan, dasar hukum, serta dampak yang mungkin ditimbulkan terhadap masyarakat.
Ronal berharap persoalan penyalahgunaan vape dapat menjadi bahan evaluasi bersama antara pemerintah dan pihak terkait. Dengan begitu, kebijakan yang nantinya dipertimbangkan tidak hanya berorientasi pada pembatasan, tetapi juga mampu memberikan kepastian bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Ia menekankan pentingnya kesepahaman berbagai pihak sebelum langkah regulasi ditetapkan, sehingga upaya mencegah penyalahgunaan rokok elektrik dapat berjalan tanpa mengabaikan kondisi ekonomi masyarakat.
(Adv/Rir)