Yovania Soroti Ketimpangan Pembangunan di Pedalaman Kaltim

Gemanusantara.com – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Yovania, menyoroti serius masih adanya ketimpangan pembangunan antarwilayah di Kaltim, khususnya di daerah pedalaman seperti Kabupaten Kutai Barat. Ia memperingatkan bahwa kesenjangan ini, jika tidak segera diatasi, akan memperlebar jurang kesejahteraan masyarakat dan mengancam prinsip keadilan sosial.

Yovania menyebut bahwa masih terdapat empat desa tertinggal di Kutai Barat, yang mencerminkan bahwa pembangunan belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara merata. “Kita tidak bisa menutup mata. Ketika sebagian wilayah berkembang pesat, tapi ada desa yang masih tertinggal, itu akan menciptakan ketimpangan yang berbahaya,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa ketimpangan ini bukan sekadar soal infrastruktur, tetapi juga mencakup akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan fasilitas dasar lainnya. Jika terus dibiarkan, anak-anak di pedalaman akan kehilangan peluang yang sama untuk berkembang seperti anak-anak di wilayah perkotaan.

“Kalau akses pendidikan, layanan kesehatan, dan fasilitas dasar tidak tersedia merata, maka anak-anak di pedalaman akan tertinggal jauh. Ini bukan sekadar isu pembangunan, tapi soal keadilan sosial,” ujarnya.

Yovania mendorong pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten untuk segera mengevaluasi arah kebijakan pembangunan yang ada. Ia menekankan perlunya intervensi yang lebih besar dan terarah bagi daerah-daerah yang belum tersentuh secara optimal. Menurutnya, pemerataan tidak akan terjadi jika fokus pembangunan hanya bertumpu pada wilayah-wilayah pusat pertumbuhan.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dan lembaga agar pembangunan tidak tumpang tindih dan anggaran tidak terbuang sia-sia. “Tidak cukup hanya anggaran. Yang dibutuhkan sekarang adalah keseriusan dan komitmen untuk membangun dari pinggiran,” tambahnya.

Sebagai legislator dari daerah pemilihan Kutai Barat dan Mahakam Ulu, Yovania menyatakan komitmennya untuk terus mengawal proses pemerataan pembangunan. Ia berharap seluruh masyarakat Kaltim bisa mendapatkan akses dan kesempatan yang setara dalam menikmati hasil pembangunan.

“Kita ingin pembangunan tidak hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat. Semua warga Kaltim, dari kota hingga desa terpencil, harus mendapatkan hak yang sama,” pungkasnya.