Yonavia Tegaskan Komitmen DPRD Kaltim Kawal Pemerataan Pembangunan di Kubar-Mahulu

Gemanusantara.com – DPRD Provinsi Kalimantan Timur kembali menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah pedalaman dan perbatasan seperti Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu). Hal ini disampaikan oleh Anggota DPRD Kaltim dari daerah pemilihan Kubar–Mahulu, Yonavia, yang menyoroti berbagai kebutuhan dasar yang masih belum terpenuhi secara optimal di kedua kabupaten tersebut.

Yonavia menyatakan bahwa tantangan pembangunan di Kubar dan Mahulu bukan hanya soal jarak dan geografis, tetapi juga menyangkut keadilan akses terhadap layanan dasar seperti infrastruktur jalan, air bersih, serta jaringan komunikasi dan digitalisasi. Ia menilai bahwa percepatan pembangunan di wilayah perbatasan merupakan wujud nyata pelaksanaan amanat konstitusi dalam menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Pembangunan infrastruktur tidak bisa dilihat semata-mata sebagai pembangunan fisik. Ini tentang membuka akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan roda ekonomi masyarakat yang selama ini terisolasi,” jelasnya. Ia mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan provinsi, namun mengingatkan bahwa keberlanjutan dan kolaborasi lintas sektor harus menjadi kunci utama.

Yonavia juga menyampaikan bahwa DPRD Kaltim, khususnya dari daerah pemilihan Kubar–Mahulu, akan terus berperan aktif dalam mengawal anggaran pembangunan melalui APBD dan mendorong koordinasi dengan pemerintah pusat. Menurutnya, perhatian serius terhadap wilayah perbatasan adalah bagian dari strategi nasional menjaga ketahanan wilayah dan membangun Indonesia dari pinggiran.

“Masih banyak desa yang belum memiliki akses jalan layak atau jaringan internet. Ini harus menjadi prioritas bersama. Kami di DPRD Kaltim akan terus mendorong agar program pembangunan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat yang selama ini kurang terdengar,” tegasnya.

Ia pun menekankan pentingnya sinergi antara legislatif, eksekutif, dan elemen masyarakat dalam menyusun dan mengawal kebijakan pembangunan. Selain itu, Yonavia mengajak masyarakat di Mahulu dan Kubar untuk terus menyuarakan aspirasinya secara aktif dan konstruktif agar kebutuhan lokal bisa dikawal secara tepat sasaran.

“Partisipasi masyarakat adalah kunci. Aspirasi yang disampaikan secara tepat akan menjadi bahan penting dalam proses pengambilan keputusan. Kami siap menjadi jembatan antara masyarakat dan kebijakan,” pungkasnya.