Gemanusantara.com – Pengelolaan pemakaman umum tidak hanya berkaitan dengan penyediaan lahan, tetapi juga menyangkut pelayanan sosial, nilai budaya, dan kebutuhan spiritual masyarakat. Karena itu, penataan kawasan pemakaman dinilai perlu dirancang secara berkelanjutan agar mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi warga.
Pandangan tersebut disampaikan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda, Zurqoni, dalam kegiatan Uji Publik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Pemakaman Umum yang digelar di Auditorium 22 Dzulhijjah UINSI Samarinda, Rabu (17/6/2026).
Menurut Zurqoni, keberadaan regulasi yang mengatur pengelolaan pemakaman menjadi penting karena menyangkut kebutuhan masyarakat yang akan terus ada dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu, perencanaan dan pengelolaan pemakaman harus dilakukan secara matang dan memperhatikan berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat.
“Kita semua tentu berpikir dan berikhtiar bagaimana memiliki prospek dan masa depan yang baik. Pembahasan maupun penyusunan Perda tentang pengelolaan pemakaman umum ini juga berkaitan dengan prospek kehidupan kita, baik dalam perspektif dunia maupun akhirat,” ujarnya.
Ia mengapresiasi langkah DPRD Kota Samarinda yang melibatkan kalangan akademisi dalam proses penyusunan regulasi. Menurutnya, kolaborasi tersebut penting untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga memiliki dasar akademik yang memadai.
Zurqoni menjelaskan bahwa pemakaman yang tertata dengan baik akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan ziarah dan mengenang anggota keluarga yang telah meninggal dunia. Aksesibilitas dan kenyamanan kawasan pemakaman menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan regulasi.
“Jika pemakaman ditata dengan baik, tertib, representatif dan mudah dijangkau, tentu peluang masyarakat untuk datang berziarah dan mendoakan para almarhum akan semakin besar,” jelasnya.
Menurutnya, keberadaan pemakaman yang terkelola dengan baik tidak hanya memberikan manfaat bagi keluarga yang ditinggalkan, tetapi juga mencerminkan kepedulian pemerintah terhadap pelayanan publik yang menyentuh seluruh siklus kehidupan masyarakat.
“Kita berikhtiar membahas rancangan yang nantinya menjadi Perda agar dapat memberikan manfaat bagi semuanya,” katanya.
Ia berharap proses penyusunan Raperda dapat berjalan secara optimal dengan mengakomodasi berbagai masukan dari akademisi, pemerintah, maupun masyarakat. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan nantinya mampu menjawab kebutuhan Kota Samarinda, baik dari sisi tata kelola lahan pemakaman maupun pelayanan kepada masyarakat.
Melalui pembahasan yang melibatkan berbagai pihak, Perda Pengelolaan Pemakaman Umum diharapkan menjadi landasan bagi terciptanya sistem pemakaman yang lebih tertib, berkelanjutan, dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam menjalankan tradisi sosial serta keagamaan. (ADV/Sal)
-
-
-
-
