Hasanuddin Mas’ud Soroti Ketimpangan Pembangunan di Mahakam Ulu

Gemanusantara.com – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa Mahakam Ulu masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar, terutama dalam hal infrastruktur dan kesejahteraan sosial. Ia menilai ketimpangan pembangunan di wilayah perbatasan tersebut perlu segera diatasi agar tidak menimbulkan kesenjangan yang makin melebar.

Pernyataan tersebut disampaikan Hasanuddin saat menerima audiensi Forum Masyarakat Peduli Mahulu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor DPRD Kaltim, Rabu (28/5/2025). Dalam pertemuan itu, berbagai aspirasi dan keluhan masyarakat Mahakam Ulu disampaikan langsung kepada pimpinan dewan.

“Infrastruktur dasar seperti jalan masih menjadi keluhan utama. Dari total wilayah Mahakam Ulu, hanya sekitar 18 kilometer jalan yang sudah beraspal. Sisanya masih berupa jalan tanah dan setapak, bahkan di kawasan perbatasan dengan Malaysia,” ungkap Hasanuddin. Ia menilai kondisi ini tidak hanya menyulitkan mobilitas masyarakat, tetapi juga menghambat distribusi logistik dan pelayanan publik.

Hasanuddin juga mendorong pembangunan terminal perbatasan di wilayah Mahakam Ulu sebagaimana yang telah dilakukan di Kalimantan Barat. Terminal ini dinilai penting sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat posisi strategis Mahulu sebagai daerah perbatasan. “Keberadaan terminal bukan sekadar infrastruktur, tetapi simbol kedaulatan dan peluang ekonomi lintas batas,” katanya.

Masalah kemiskinan juga turut disorot dalam RDP tersebut. Berdasarkan data terakhir, angka kemiskinan di Mahakam Ulu mencapai 11,40 persen. Hasanuddin menilai, potensi sumber daya alam yang besar di sektor tambang dan perkebunan belum mampu mengangkat taraf hidup masyarakat karena pengelolaannya tidak berbasis lokal.

“Banyak perusahaan tambang beroperasi di sana, tetapi kantor pusatnya berada di luar daerah. Akibatnya, kontribusi ekonomi ke daerah minim, belum lagi soal CSR yang tidak jelas penyalurannya,” ujar Hasanuddin menambahkan. Ia meminta pemerintah provinsi untuk memastikan keberpihakan terhadap daerah-daerah tertinggal.

Lebih lanjut, ia menyinggung kondisi politik Mahakam Ulu yang belum stabil pasca Pemungutan Suara Ulang (PSU). Hingga kini, daerah tersebut belum memiliki kepala daerah definitif. “Situasi ini memperumit arah pembangunan dan pelayanan publik. Pemerintah pusat perlu dilibatkan agar ada langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ini,” tutupnya.