Komisi IV DPRD Kaltim Soroti Pengelolaan Lingkungan dan Dana CSR PT Indominco Mandiri

Gemanusantara.com – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur melakukan kunjungan kerja ke kantor PT Indominco Mandiri untuk mendiskusikan sejumlah isu strategis terkait pengelolaan lingkungan, program Corporate Social Responsibility (CSR), dan ketenagakerjaan. Pertemuan berlangsung tanpa agenda peninjauan lapangan, namun menghasilkan berbagai catatan penting yang akan ditindaklanjuti dalam kunjungan selanjutnya.

Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Komisi IV, Muhammad Darlis pada Kamis (16/5/2025). Dalam pertemuan, Darlis menyampaikan bahwa DPRD banyak menerima laporan dari masyarakat terkait lemahnya penanganan isu lingkungan oleh pihak perusahaan, meskipun PT Indominco Mandiri telah menerima sejumlah penghargaan di bidang tersebut.

“Masukan kami mencakup normalisasi sungai, reklamasi, serta penanganan banjir. Kami berharap ke depan ini bisa menjadi perhatian serius bagi perusahaan,” ujar Darlis. Salah satu sorotan utama adalah keberadaan instalasi pengolahan limbah (Waste Treatment Plant/WTP) yang berada dekat dengan Sungai Santan. Meski perusahaan menyatakan sistemnya aman, DPRD tetap akan melakukan inspeksi langsung untuk memastikan tidak ada potensi pencemaran.

Selain isu lingkungan, Komisi IV juga menyoroti besaran dana CSR yang dianggap tidak sebanding dengan kapasitas produksi perusahaan yang telah beroperasi selama 37 tahun. Darlis menilai, alokasi CSR, khususnya untuk program beasiswa, tidak signifikan dan perlu dikaji ulang. “CSR tidak boleh sekadar formalitas. Kami berharap ada komitmen yang lebih besar, khususnya untuk pendidikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Komisi IV juga mengusulkan agar beasiswa CSR tidak tumpang tindih dengan program pemerintah, seperti pembebasan UKT dari Pemprov Kaltim. Sebaliknya, CSR pendidikan bisa diarahkan untuk mendukung kebutuhan biaya hidup mahasiswa kurang mampu. “Itu akan menjadi bentuk kolaborasi yang efektif antara swasta dan pemerintah,” tambah Darlis.

Terkait ketenagakerjaan, Komisi IV mendorong perusahaan untuk lebih aktif dalam menyelenggarakan pelatihan keterampilan bagi masyarakat lokal. Darlis menegaskan bahwa alasan klasik soal minimnya keterampilan tenaga kerja lokal tidak lagi dapat diterima. “Kalau memang ada kesenjangan skill, perusahaan harus hadir sebagai bagian dari solusi,” katanya.

Komisi IV menegaskan bahwa seluruh masukan yang disampaikan akan dicatat sebagai bahan evaluasi resmi, dan kunjungan lanjutan ke lapangan akan dijadwalkan untuk mendalami lebih jauh komitmen perusahaan dalam menjawab persoalan masyarakat.