DPRD Samarinda Pastikan Harga Pangan Stabil Usai Iduladha, Minta Pemkot Lebih Aktif ke Lapangan
Gemanusantara.com – Pasca Hari Raya Iduladha 1445 Hijriah, kekhawatiran masyarakat terhadap potensi kelangkaan dan lonjakan harga bahan pokok menjadi sorotan utama Komisi II DPRD Kota Samarinda. Ketua Komisi II, Iswandi, menegaskan bahwa hingga pertengahan Juni, tidak ditemukan gejolak berarti dalam distribusi maupun harga kebutuhan pokok di pasar-pasar tradisional.
Iswandi menjelaskan bahwa stabilitas harga yang terjaga tidak lepas dari sinergi lintas sektor yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. Salah satunya adalah penyelenggaraan rapat rutin untuk memantau inflasi dan stok bahan pokok yang dilaksanakan setiap bulan, sebagai bagian dari strategi antisipatif terhadap dinamika pasar di Kota Samarinda.
“Pemerintah tidak hanya menunggu situasi memburuk. Mereka rutin menggelar evaluasi harga dan distribusi. Itu yang membuat situasi saat ini tetap aman dan terkendali,” ujar Iswandi saat ditemui usai kunjungan lapangan.
Meski begitu, ia tetap mengingatkan agar pengawasan di lapangan tidak dilakukan secara pasif. Ia menekankan bahwa Dinas Perdagangan maupun instansi terkait lainnya harus lebih proaktif, terutama dalam menyisir pasar untuk memastikan tidak ada permainan harga atau penimbunan bahan pokok.
Iswandi juga menyampaikan bahwa pihaknya akan terus memperkuat fungsi pengawasan, termasuk dengan mengagendakan inspeksi langsung ke sejumlah titik distribusi dan pasar. Ia menyebutkan bahwa keterlibatan DPRD diperlukan agar kebijakan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Kami akan terus pantau agar harga tetap dalam batas wajar. Tapi yang lebih penting adalah memastikan barangnya tersedia,” ucapnya.
Ia pun mengimbau masyarakat agar tidak panik dan membeli bahan pokok secara berlebihan. Menurutnya, pola konsumsi yang tidak terkontrol dapat memicu kenaikan harga secara tidak langsung akibat tingginya permintaan dalam waktu singkat.
Iswandi menutup pernyataannya dengan ajakan untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, legislatif, dan pelaku usaha demi menjaga ketahanan pangan. “Kalau semua pihak berperan aktif, masyarakat bisa berbelanja dengan tenang, tanpa khawatir kekurangan atau lonjakan harga,” pungkasnya.
[ADV | DPRD SAMARINDA]
