Gemanusantara.com — Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kutai Timur, Sudirman Latif, menegaskan bahwa peran perusahaan sangat dibutuhkan dalam pengentasan kemiskinan, terutama melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Menurutnya, intervensi perusahaan harus berbasis pada data terpadu sosial ekonomi yang saat ini sedang diperkuat oleh pemerintah daerah.
“Harapan kita, CSR perusahaan mengambil data dari data yang ada ini. Dengan begitu koordinasi berjalan, dan bantuan benar-benar tepat sasaran. Dana anggaran Rp 250 juta per RT juga akan tepat sasaran kalau mengambil data dari sini,” ujarnya seusai membuka Workshop Penguatan Kapasitas Operator Desa dalam Pemutakhiran Data DTSEN, di Kantor Bupati Kutim, Senin (1/12/2025).
Sudirman menekankan bahwa data terpadu sosial ekonomi mencakup seluruh aspek, baik pengembangan ekonomi maupun permasalahan sosial. Karena itu, Kutai Timur harus segera menerapkan dashboard data tunggal sebagai rujukan resmi kabupaten.
“Harusnya data ini menjadi data kabupaten. Intervensi apa pun membutuhkan kolaborasi seluruh OPD sesuai tupoksi masing-masing, supaya tidak terjadi tumpang tindih program,” tegasnya.
Sudirman juga menyoroti persoalan klasik yang selama ini membingungkan banyak pihak: adanya dua versi data kemiskinan, yakni data BPS dan data Dinas Sosial. Ke depan, katanya, hal ini harus diakhiri.
“Syukur sekali hari ini ada BPS Provinsi dan BPS Kabupaten hadir sebagai narasumber. Termasuk juga Pusdatin Kementerian Sosial. Harapannya, dalam dua hari workshop ini data bisa disatukan sehingga tidak ada lagi dualisme,” jelasnya.
Ia mencontohkan bahwa bahkan untuk penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP), data sering kali merujuk pada angka yang berbeda-beda. Karena itu, Sudirman menegaskan perlunya koordinasi lintas lembaga.
Sudirman mengatakan bahwa data survei yang biasa digunakan lembaga pusat terkadang tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Menurutnya, desa dan RT adalah pihak yang paling mengetahui kondisi warganya secara nyata.
“Operator desa itu langsung turun ke desa, mereka tahu persis warganya. Saya pernah protes karena data survei tidak sesuai. Kami punya data dari kepala desa. Itulah data yang benar-benar menunjukkan siapa yang tepat sasaran,” tegasnya.
Ia berharap penggunaan data resmi dari daerah akan mengurangi bias dan memastikan penanganan kemiskinan berjalan efektif. (Adv/ma)
-
-
-
-
