SOP Ada, Tapi Tak Berjalan: DPRD Samarinda Soroti Sistem Layanan RSUD IA Moeis
Gemanusantara.com – Polemik dugaan penolakan pasien kecelakaan di RSUD IA Moeis Samarinda memunculkan pertanyaan yang lebih besar dari sekadar insiden tunggal: mengapa sistem pelayanan bisa gagal berjalan meski standar operasional prosedur (SOP) telah tersedia.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menilai kejadian tersebut menunjukkan adanya celah dalam implementasi sistem di lapangan. Ia mengaku telah mencermati penjelasan pihak rumah sakit bersama relawan, namun tetap melihat perlunya evaluasi menyeluruh.
“SOP itu pasti ada, apalagi di UGD. Tapi kalau kejadian ini tetap terjadi, berarti ada yang tidak berjalan sebagaimana mestinya,” jelas Puji, Jum’at (27/3/2026).
Menurutnya, keberadaan aturan tidak akan berarti tanpa pengawasan dan kedisiplinan dalam pelaksanaan. Ia menegaskan bahwa layanan kegawatdaruratan seharusnya menjadi prioritas utama yang tidak boleh terganggu oleh kendala teknis maupun prosedural.
“Regulasi sudah jelas, dari Undang-Undang sampai aturan teknis. Persoalannya ada di pelaksanaan,” katanya.
Dalam konteks ini, Puji menilai evaluasi tidak cukup hanya berhenti pada pemberian sanksi kepada petugas. Ia menekankan pentingnya melihat persoalan secara sistemik, mulai dari alur pelayanan, kesiapan fasilitas, hingga koordinasi antar petugas di lapangan.
Kasus ini juga membuka fakta adanya kendala teknis di rumah sakit, seperti gangguan alat medis dan keterbatasan sarana pendukung. Namun, menurutnya, kondisi tersebut seharusnya sudah diantisipasi dalam skema pelayanan darurat.
“Kalau sistemnya kuat, kendala teknis tidak akan sampai berdampak pada pelayanan pasien,” tegasnya.
DPRD Samarinda pun berencana memanggil Dinas Kesehatan dan manajemen RSUD IA Moeis untuk menelusuri lebih jauh akar persoalan. Langkah ini diharapkan tidak hanya menjadi respons sesaat, tetapi juga bagian dari pembenahan menyeluruh.
“Kami ingin melihat di mana titik lemahnya. Ini harus diperbaiki secara sistem, bukan hanya individu,” ujarnya.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa insiden seperti ini berpotensi memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan, terutama rumah sakit milik pemerintah.
Di tengah upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan di Samarinda, kasus ini dinilai menjadi pengingat bahwa perbaikan tidak cukup hanya pada tataran kebijakan, tetapi juga pada konsistensi pelaksanaan di lapangan. (Nit)
