Gemanusantara.com – Sekretaris DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, H.M. Ridha Darmawan, S.P., M.P., dipercaya menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, beberapa waktu lalu. Ia hadir berdampingan dengan Kepala Pusat LLHP JDIHN, Saefur Rochim, S.H., M.H., dan dipandu oleh moderator Diden Priya Utama, S.Kom.
Dalam forum nasional tersebut, Ridha Darmawan memaparkan praktik baik (best practices) yang diterapkan di lingkungan DPRD Kukar dalam pengelolaan JDIH. Ia menyebut bahwa keberhasilan lembaganya tidak lepas dari konsistensi dalam pembaruan dokumen hukum serta modernisasi layanan digital berbasis keterbukaan informasi publik.
“Keaktifan kami bukan semata karena kewajiban administratif, tapi juga karena dorongan moral untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses hukum yang cepat, valid, dan relevan,” ujar Ridha dalam sesi presentasi.
Ia menekankan bahwa salah satu elemen kunci keberhasilan pengelolaan JDIH adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Menurutnya, pengelola JDIH harus memiliki pemahaman hukum sekaligus literasi teknologi agar mampu menjawab tantangan era digital.
Selain itu, Ridha juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara lembaga legislatif, eksekutif, dan masyarakat sipil dalam memperkuat fungsi JDIH sebagai sarana pelayanan publik yang strategis.
Pihak Kemendagri, melalui Kepala Pusat LLHP JDIHN, menyampaikan apresiasi atas capaian DPRD Kukar dalam pengelolaan dokumentasi hukum. Pengalaman Kukar dianggap sebagai role model bagi penguatan JDIH tingkat DPRD di wilayah lainnya.
“Komitmen DPRD Kukar sangat terlihat. Kami berharap pengalaman ini bisa direplikasi daerah lain agar pengelolaan JDIH makin merata dan berdampak,” ungkap Saefur Rochim dalam pernyataannya.
Rakor JDIHN ini diikuti oleh perwakilan DPRD dan pemerintah daerah dari berbagai provinsi, dengan tujuan menyelaraskan kebijakan serta mengidentifikasi tantangan dalam pengembangan JDIH berbasis digital di seluruh Indonesia.
[ADV | DPRD KUKAR]
-
-
-
-
