Gemanusantara.com – Komitmen kuat kembali ditegaskan oleh DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) dalam mengawal pembangunan infrastruktur di daerah. Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menekankan pentingnya peninjauan ulang terhadap proyek-proyek yang tengah berjalan agar tidak ada program yang mangkrak dan membebani keuangan daerah.
Ahmad Yani menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur masih menjadi prioritas utama dalam arah kebijakan daerah. Namun, setiap proyek yang telah dimulai harus diselesaikan secara tuntas sebelum muncul inisiasi pembangunan baru.
“Review proyek itu penting supaya tidak ada tumpang tindih. Jangan sampai yang lama belum tuntas, sudah mulai yang baru,” ujarnya menegaskan.
Ia menambahkan, DPRD akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan proyek. Progres fisik dan realisasi anggaran akan diawasi secara detail untuk memastikan semua program memberi manfaat maksimal bagi masyarakat.
Menurutnya, proyek yang tidak selesai tepat waktu berisiko menjadi beban fiskal. Oleh karena itu, penyelesaian proyek lama akan menjadi indikator utama sebelum menyetujui pengajuan kegiatan baru.
“Kalau ada pembangunan, kita pastikan penyelesaiannya jelas. Kita tidak ingin APBD terbuang untuk pekerjaan yang tidak berdampak langsung,” tegasnya.
Selain fokus pada infrastruktur, DPRD Kukar juga menyoroti efisiensi perjalanan dinas di semua instansi pemerintahan. Ahmad Yani menggarisbawahi bahwa perjalanan tanpa urgensi atau hanya bersifat seremonial tidak lagi mendapat prioritas.
“Perjalanan dinas yang tidak produktif kami pangkas, termasuk di lingkungan DPRD sendiri,” katanya.
Ia berharap langkah ini dapat meningkatkan disiplin anggaran sekaligus memperkuat efektivitas birokrasi di Kukar. Dengan pembatasan yang tepat, Pemkab Kukar diyakini mampu menjaga fokus pembangunan pada sektor strategis yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. [ADV | DPRD KUKAR]
