Gemanusantara.com – Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) dari Daerah Pemilihan (Dapil) III, Hery Asdar, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi infrastruktur di Kecamatan Anggana. Meski dikenal sebagai wilayah penghasil sumber daya alam (SDA) seperti minyak dan gas bumi (migas), sebagian besar desa di kawasan pesisir dan muara belum sepenuhnya merasakan dampak pembangunan.
Politisi muda dari Partai Golkar tersebut menyebut ketimpangan pembangunan di Anggana perlu segera diatasi. Menurutnya, sebagian besar proyek infrastruktur hanya terfokus di wilayah daratan, sementara desa-desa seperti Sepatin, Muara Pantuan, dan Tani Baru masih tertinggal secara signifikan.
“Pembangunan di Anggana seolah hanya menyentuh sisi darat. Padahal wilayah pesisir juga bagian dari Kukar yang punya hak sama untuk mendapatkan layanan dan fasilitas dasar,” ungkap Hery.
Ia menyoroti khusus Desa Muara Pantuan yang menjadi desa dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di kecamatan tersebut, setelah Sungai Meriam. Namun hingga kini, kata dia, akses terhadap infrastruktur dasar masih sangat terbatas di wilayah itu.
“Kalau jumlah penduduknya besar, sudah semestinya jadi prioritas. Pemerintah daerah harus hadir untuk memastikan tidak ada desa yang tertinggal,” tegasnya.
Di sisi lain, Hery Asdar mengapresiasi pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) oleh PT Mahakam Gerbang Raja Migas (MGRM) yang sedang berlangsung di Anggana. Ia menyebut proyek ini sangat dinantikan oleh nelayan lokal yang selama ini kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi.
“Ini terobosan positif yang layak didukung. Karena sebelumnya, para nelayan terpaksa membeli BBM nonsubsidi dengan harga jauh lebih mahal,” ujarnya.
Ia berharap pembangunan SPBN yang ditargetkan selesai dan beroperasi pertengahan 2026 tersebut benar-benar tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat pesisir.
Menurut Hery, langkah-langkah semacam ini perlu diperbanyak, namun harus diiringi dengan komitmen pemerataan pembangunan oleh Pemkab Kukar agar seluruh wilayah, termasuk desa-desa terpencil, merasakan dampak nyata dari hasil kekayaan alam daerah.
[ADV | DPRD KUKAR]
