Sarkowi: Swasembada Pangan Enam Bulan Butuh Sinergi Penganggaran dan Distribusi Target yang Jelas

Gemanusantara.com – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Sarkowi V Zahry, menegaskan bahwa pencapaian target swasembada pangan dalam waktu enam bulan memerlukan perencanaan matang dan sinergi kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Hal tersebut ia sampaikan menyikapi kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kaltim dan Kementerian Pertanian RI mengenai percepatan swasembada pangan di Benua Etam.
“Target enam bulan ini adalah hasil kesepakatan dengan Menteri Pertanian. Karena itu, harus kita upayakan bersama. Namun jika ada kendala seperti banjir atau hambatan teknis lainnya, tentu evaluasi bisa dilakukan. Yang terpenting adalah ada perencanaan yang matang,” ujar Sarkowi, Rabu (28/5/2025).
Menurut politisi Partai Golkar tersebut, untuk mewujudkan target yang cukup ambisius tersebut, dibutuhkan pembagian tanggung jawab yang proporsional kepada masing-masing kabupaten/kota. Ia menekankan bahwa Pemprov Kaltim tidak memiliki wilayah operasional langsung, sehingga pelaksanaan teknis berada di tangan daerah.
“Misalnya Kutai Kartanegara berapa targetnya, Penajam Paser Utara berapa, Paser berapa, dan daerah lainnya seperti Samarinda juga berapa. Harus jelas distribusinya agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan peran,” jelasnya.
Sarkowi menambahkan bahwa keberhasilan swasembada pangan tidak bisa hanya menjadi beban Pemerintah Provinsi Kaltim. Harus ada sinergi penganggaran antara berbagai level pemerintahan. Kombinasi APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan APBN pusat menjadi kunci pendanaan yang perlu dirancang secara integratif.
“Kalau hanya Kaltim yang menganggarkan tentu berat. Padahal, program ini juga merupakan bagian dari kinerja nasional di bawah Kementerian Pertanian. Maka, sinergitas penganggaran harus betul-betul dijaga,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan yang ketat dan sistematis dalam pelaksanaan program, mengingat tenggat waktu yang singkat. Tanpa pengendalian dan evaluasi berkala, ia khawatir target tidak tercapai atau justru menimbulkan inefisiensi anggaran.
Sarkowi menyatakan keyakinannya bahwa target ini bisa dicapai, selama seluruh pihak bekerja secara kolaboratif dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Ia mengajak seluruh pemangku kebijakan di tingkat daerah dan pusat untuk menjadikan program ini sebagai momentum perbaikan tata kelola pangan.
“Saya yakin kalau koordinasi dilakukan dengan baik, dan yang paling penting ada sinergitas dalam penganggaran, maka target ini bisa tercapai,” pungkasnya.
[ADV | DPRD KALTIM]