Sarkowi Sebut Proses Hukum Tambang Ilegal KHDTK Unmul Harus Menyentuh Aktor Intelektual
Gemanusantara.com – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Sarkowi V Zahry, menegaskan pentingnya keberlanjutan penegakan hukum terhadap aktivitas tambang ilegal di kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda. Ia menekankan bahwa proses hukum harus menyentuh seluruh pihak yang terlibat, tidak berhenti hanya pada pelaku lapangan.
Pernyataan itu ia sampaikan saat ditemui usai rapat pembahasan Komisi terkait persoalan tambang ilegal di Gedung DPRD Kaltim, Rabu (28/5/2025). Sarkowi mengungkapkan bahwa Polda Kaltim telah berkomitmen untuk memberikan laporan perkembangan penyidikan dalam waktu dua minggu, termasuk pengungkapan nama-nama tersangka yang terlibat.
“KHDTK ini harus dibuka terang-benderang. Jangan hanya berhenti di operator alat berat, tapi harus sampai ke aktor intelektual dan pihak-pihak yang mendanai kegiatan ilegal tersebut,” tegas Sarkowi.
Ia menyadari bahwa proses penyidikan menghadapi sejumlah kendala, seperti pemanggilan saksi dan pengumpulan bukti. Namun, ia memastikan DPRD tidak akan tinggal diam dan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Komisi akan kembali mengundang para pihak terkait pada Juni mendatang untuk mengetahui sejauh mana perkembangan proses hukum yang berjalan.
“Kalau proses ini hanya menjerat level bawah, publik akan kecewa. Harus ada langkah hukum yang menyasar ke atas, terutama jika ada aliran dana atau dukungan dari entitas korporasi,” ujarnya menambahkan.
Sarkowi juga mendorong agar penyidik tak ragu untuk membawa kasus ini ke ranah pidana, perdata, atau administrasi jika memang ada cukup bukti. Ia menegaskan bahwa tidak ada kompromi terhadap praktik tambang ilegal, apalagi jika melibatkan lembaga atau badan hukum yang semestinya patuh terhadap aturan lingkungan.
“Kalau ada korporasi yang terlibat dan bukti kuat, tak ada alasan untuk tidak memproses. Ini soal keberanian dan komitmen pada penegakan hukum yang berkeadilan,” ucapnya.
Terkait beberapa perusahaan yang disebut-sebut dalam aktivitas tambang ilegal tersebut, Sarkowi menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu hasil evaluasi dan penyelidikan dari aparat penegak hukum. Jika kelak ditemukan bukti kuat yang mengarah pada perusahaan tertentu, ia menilai proses hukum harus segera dijalankan tanpa harus menunggu pemanggilan tambahan.
“Kalau semua sudah jelas, tidak perlu basa-basi. Jalankan proses hukumnya. Ini kesempatan kita menunjukkan bahwa negara hadir melindungi lingkungan dan hukum tidak bisa dibeli,” pungkasnya.
[ADV | DPRD KALTIM]