Sarkowi Dorong Pemprov Kaltim Buka Kanal Informasi Luas soal Gratispol

Gemanusantara.com – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sarkowi V Zahry, mendesak Pemerintah Provinsi Kaltim agar membuka akses informasi seluas-luasnya kepada publik terkait program bantuan pendidikan gratis atau yang dikenal dengan Gratispol. Ia menilai minimnya informasi resmi membuat masyarakat mudah terjebak dalam informasi simpang siur yang menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian.

“Beberapa kritik ke saya di DPRD juga berkaitan dengan Gratispol. Banyak informasi yang simpang siur. Seharusnya akses kanal informasi dibuka luas, termasuk di berbagai platform yang tersedia,” ujar Sarkowi saat menjadi narasumber dalam diskusi publik Di Balik Janji Gratispol: Bagaimana Nasib Pendidikan Kaltim, yang digelar di Teras Samarinda, Senin (30/6/2025).

Politisi Partai Golkar ini mengaku telah menyampaikan secara langsung usulan tersebut dalam forum resmi DPRD. Ia meminta Kepala Biro terkait untuk segera memperbaiki sistem komunikasi dan publikasi, agar informasi program Gratispol dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk di daerah.

“Saya sudah menyampaikan saat rapat Komisi IV pada Kepala Biro, tolong dibuka sosialisasinya, baik langsung maupun tidak langsung. Mulai hari ini, tolong perbaiki lagi kanal-kanal informasi dari dinas terkait,” tegasnya.

Menurutnya, dalam era digital seperti saat ini, pemerintah harus memanfaatkan berbagai kanal komunikasi yang dekat dengan masyarakat. Ia mendorong agar media sosial digunakan secara optimal untuk memberikan klarifikasi dan menjawab pertanyaan masyarakat secara interaktif.

“Kalau perlu buka kanal pertanyaan di TikTok. Melalui media sosial, akan terbuka banyak pertanyaan dan klarifikasi. Jangan dibiarkan masyarakat membuat asumsi sendiri karena tidak ada jawaban resmi,” ucapnya.

Sarkowi menilai, program Gratispol merupakan salah satu kebijakan unggulan Pemprov Kaltim yang seharusnya mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan tinggi yang inklusif. Namun tanpa pengelolaan informasi yang baik, justru bisa menimbulkan kegaduhan dan menggerus kepercayaan publik.

Ia berharap, ke depan program Gratispol tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga dikawal dengan sistem komunikasi yang terbuka, partisipatif, dan mudah diakses oleh seluruh warga Kaltim.