Samri Shaputra Soroti Efektivitas Program MBG, Dorong Fokus ke Pendidikan Gratis
Gemanusantara.com – Rencana revisi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto menuai perhatian dari legislatif daerah. Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, menyampaikan bahwa masyarakat kini mulai mempertanyakan efektivitas program tersebut dan mendorong agar pemerintah lebih memprioritaskan pendidikan gratis ketimbang bantuan pangan bersifat sementara.
Samri menyebut aspirasi warga yang diterima pihaknya menunjukkan bahwa kebutuhan pendidikan yang terjangkau, bahkan gratis, dianggap lebih krusial bagi masa depan anak-anak. Ia menilai bahwa MBG, meski memiliki manfaat, bersifat jangka pendek dan tidak memberikan dampak transformatif sebagaimana sektor pendidikan.
“Banyak yang bilang, makan gratis itu baik, tapi pendidikan gratis jauh lebih penting. Ini aspirasi yang nyata dari masyarakat,” ujarnya. Ia juga menyoroti besaran anggaran per porsi makanan, yang berkisar antara Rp10.000 hingga Rp15.000, sebagai beban anggaran yang perlu dikaji ulang dalam konteks efisiensi.
Sebagai informasi, Program MBG telah diuji coba di SDN 004 Samarinda Utara sejak awal 2024. Tujuan utamanya adalah memastikan asupan gizi anak sekolah terpenuhi melalui makanan bergizi yang terdiri dari karbohidrat, protein, serta vitamin dan mineral. Namun, dalam pelaksanaannya, berbagai pihak mempertanyakan keberlanjutan dan distribusinya.
Samri menekankan bahwa revisi kebijakan ini harus menyasar pengalihan anggaran ke sektor strategis yang lebih memberikan efek jangka panjang bagi masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan dasar. Ia menyebut pendidikan sebagai pondasi utama dalam membangun generasi masa depan yang tangguh dan berdaya saing.
“Kalau kita bicara dampak jangka panjang, pendidikanlah jawabannya. Maka alokasi dana harus dikaji ulang untuk memastikan anggaran negara tepat sasaran,” katanya.
DPRD Kota Samarinda, lanjut Samri, siap mengawal proses revisi Program MBG ini agar dapat memberi manfaat maksimal bagi masyarakat. Ia juga berharap agar revisi tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga mempertimbangkan kebutuhan riil warga di daerah.
“Prinsipnya, kami dukung semua program yang berpihak pada rakyat. Tapi efektivitas dan keberlanjutan harus jadi pertimbangan utama,” tutup Samri.
[ADV | DPRD SAMARINDA]