Samarinda Teliti Ulang Jalur Distribusi LPG 3 Kg, Pemerintah Daerah Fokus ke Akurasi Subsidi dan Kestabilan Pasokan
Gemanusantara.com– Pemerintah Kota Samarinda mulai menata ulang pengawasan distribusi LPG 3 kilogram menjelang masa konsumsi tinggi akhir tahun. Langkah ini ditempuh setelah petugas lapangan menemukan ketidaksesuaian berat pada sejumlah tabung, yang memicu dugaan adanya masalah pada rantai pasok.
Alih-alih langsung menyimpulkan adanya penyimpangan, Pemkot memilih memeriksa dulu seluruh faktor teknis. Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri, menjelaskan bahwa selisih berat tabung bisa berasal dari tabung lama yang sudah berkali-kali beredar. Menurutnya, bobot tabung kosong secara umum memang sekitar 15,1 kilogram, namun kondisi fisik tabung yang tidak seragam membuat hasil timbang kerap berbeda.
“Karena tabung itu bukan barang baru, selalu ada kemungkinan perbedaan sisa gas atau keausan tertentu. Itu yang sedang kami cek bersama SPBE, terutama proses pengemasan dan pengisian ulangnya,” katanya.
Di sisi lain, Pemkot memastikan pasokan LPG 3 kilogram aman untuk kebutuhan Natal dan Tahun Baru. Pertamina disebut telah menyiapkan skema penambahan alokasi, sebagaimana dilakukan pada periode hari besar sebelumnya.
Asisten II Bidang Pembangunan dan Perekonomian, Marnabas Patiroy, menyampaikan bahwa pertemuan dengan Pertamina juga membahas kondisi distribusi di tingkat pengecer. Ia menekankan bahwa ketersediaan barang lebih menentukan daripada sekadar menjaga harga.
“Biasanya ada tambahan suplai 10-20 persen. Yang penting sekarang memastikan arus barang sampai dengan benar,” ujarnya.
Pemerintah daerah juga mulai menindaklanjuti indikasi adanya masalah distribusi yang muncul dari temuan Wakil Wali Kota. Satgas pangan terlibat dalam penelusuran, terutama untuk mengidentifikasi apakah selisih berat terjadi karena kelalaian teknis atau praktik yang tidak sesuai aturan.
Selain itu, Pemkot sedang memperbarui permohonan tambahan kuota LPG ke Pertamina. Beberapa waktu terakhir, pemerintah daerah menahan penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) karena distribusi dianggap belum stabil. Namun, dengan kondisi yang mulai membaik, rekomendasi kenaikan HET dari Rp18.000 menjadi Rp21.000 kembali dibahas.
Marnabas menjelaskan bahwa Samarinda termasuk wilayah yang paling lama mempertahankan HET lama. “Sebelumnya kami belum berani menaikkan harga karena distribusi belum beres. Sekarang situasinya berubah,” katanya.
Guna memastikan LPG subsidi tidak salah sasaran, Pemkot telah menerapkan kartu kendali khusus untuk keluarga miskin. Sistem ini mengatur jumlah tabung yang dapat dibeli berdasarkan jumlah penghuni rumah. Misalnya, keluarga kecil dengan dua anggota tidak mendapatkan jumlah yang sama dengan rumah tangga yang berisi lima orang.
Marnabas juga meminta warga miskin yang belum memegang kartu kendali untuk melapor ke Dinas Perdagangan. Proses verifikasi tetap berjalan ketat agar subsidi tepat sasaran. (Nit)
