Samarinda Belum Ambil Sikap Terkait Gagasan Pilkada Diputuskan DPRD
Gemanusantara.com – Wacana perubahan format pemilihan kepala daerah kembali mengemuka di tingkat nasional, namun di daerah responsnya masih berhati-hati. Pemerintah Kota Samarinda memilih menunggu arah resmi pemerintah pusat alih-alih ikut terlibat dalam perdebatan yang sedang ramai.
Isu tersebut muncul setelah Presiden Prabowo Subianto menyoroti besarnya ongkos politik dalam kontestasi elektoral. Pernyataan itu kemudian memunculkan kembali opsi pemilihan kepala daerah melalui DPRD, sebuah mekanisme yang pernah berlaku sebelum pilkada langsung diterapkan.
Di Samarinda, Wali Kota Andi Harun tidak memberikan penilaian terhadap kemungkinan perubahan tersebut. Ia menegaskan bahwa pemerintah kota tidak memiliki ruang untuk menafsirkan gagasan yang belum diputuskan di tingkat nasional.
Menurutnya, belum ada sinyal apa pun dari pemerintah pusat bahwa wacana ini akan bergerak ke arah penyusunan kebijakan.
“Kami hanya mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Selama belum ada regulasi baru, tidak ada yang perlu kami tindak lanjuti,” kata Andi, Jumat (12/12/2025).
Sementara itu, di kalangan akademisi, wacana tersebut dipandang tidak sederhana. Titi Anggraini, dosen Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, mengingatkan bahwa mekanisme pilkada langsung memiliki landasan hukum kuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024. Putusan tersebut menetapkan pilkada langsung sebagai model yang sesuai dengan konstitusi sehingga perubahan tidak bisa dilakukan hanya melalui pertimbangan politik.
Titi menyebutkan bahwa setiap perubahan desain pemilihan kepala daerah memerlukan proses legislasi yang panjang dan tidak bisa dilakukan tanpa revisi regulasi yang sesuai.
Andi Harun sendiri mengimbau masyarakat agar tidak memperlakukan isu tersebut sebagai keputusan politik yang sudah dekat. Ia menilai perdebatan masih berada pada tahap wacana dan belum tentu menjadi agenda resmi pemerintah pusat dalam waktu dekat.
Yang menurutnya lebih penting adalah memastikan proses politik apa pun, baik yang ada sekarang maupun kemungkinan perubahan di masa depan, berlangsung secara adil dan berintegritas.
“Kita berharap sistem apa pun yang dipilih nanti tetap mampu menghasilkan pemimpin yang amanah,” tegasnya.
Sembari menunggu perkembangan, Pemkot Samarinda tetap fokus pada program pembangunan dan layanan publik. Andi memastikan aktivitas pemerintahan tidak terpengaruh oleh diskusi politik yang sedang bergulir di tingkat nasional. (Nit)
