RPJMD Kaltim, Fraksi PKS Soroti Tantangan SDM, Infrastruktur, dan Ekonomi Berkelanjutan
Gemanusantara.com – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Timur menyampaikan sejumlah catatan penting terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RPJMD Kaltim 2025–2029 dalam rapat paripurna ke-16 yang digelar di Samarinda, Senin (2/6/2025). Dalam penyampaiannya, Fraksi PKS menggarisbawahi bahwa dokumen ini tidak cukup hanya menjadi formalitas, melainkan harus menjadi pedoman konkret pembangunan yang terukur dan berdampak luas bagi masyarakat.
Juru bicara Fraksi PKS, La Ode Nasir, membuka pandangannya dengan apresiasi atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemprov Kaltim. Namun, ia menegaskan bahwa penyusunan RPJMD harus disertai dengan orientasi pada hasil dan pelayanan publik yang nyata di lapangan.
“Kami mengapresiasi tersusunnya RPJMD ini dan berharap dokumen ini mampu meningkatkan pelayanan publik secara nyata, bukan sekadar administratif,” ujar La Ode dalam sidang paripurna.
Fraksi PKS menekankan pentingnya keterpaduan RPJMD dengan dokumen nasional seperti RPJMN, agar program pusat dan daerah dapat berjalan sinkron. Di samping itu, La Ode menyoroti perlunya pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga bermoral dan berintegritas.
“Kami ingin SDM Kaltim tidak hanya pintar, tapi juga berakhlak dan berintegritas. Pendidikan karakter harus jadi bagian penting dari pembangunan manusia,” tegasnya.
Di sektor infrastruktur, Fraksi PKS meminta perhatian serius terhadap pembangunan jalan penghubung antarwilayah, layanan air bersih, dan listrik untuk kawasan tertinggal. Mereka juga menyoroti minimnya alokasi anggaran untuk alat kesehatan desa (AKDes), yang dinilai krusial untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dasar.
Selain itu, Fraksi PKS juga menyoroti pentingnya penguatan ekonomi lokal. Mereka mendorong kebijakan pembangunan yang mendukung pengembangan UMKM dan ekonomi berbasis lingkungan, dengan menempatkan prinsip keberlanjutan sebagai arus utama pembangunan.
“Ketahanan ekonomi daerah tidak bisa bergantung pada sektor besar saja. UMKM dan ekonomi hijau harus diberi tempat utama dalam perencanaan,” ujar La Ode.
Sebagai penutup, Fraksi PKS menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam implementasi RPJMD. Mereka meminta agar seluruh program dieksekusi secara terukur, dengan evaluasi berkala yang melibatkan partisipasi masyarakat.
“RPJMD ini harus menjadi kompas arah pembangunan, bukan hanya dokumen formalitas. Evaluasi berkala sangat penting agar program berjalan tepat sasaran,” pungkasnya.
[ADV | DPRD KALTIM]
