Raup Muin: Evaluasi LKPJ Harus Terpadu dengan RPJMD
Gemanusantara.com – Ketua DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Raup Muin, menekankan pentingnya keterpaduan antara rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif.
“Rekomendasi LKPJ tidak boleh berjalan sendiri. Harus disinkronkan dengan RPJMD agar arah pembangunan tidak melenceng dari visi dan misi daerah,” ucap Raup saat berdiskusi dengan jajaran DPRD DKI.
Ia menuturkan, selama ini banyak rekomendasi yang cenderung bersifat reaktif dan kurang terhubung dengan rencana jangka menengah yang sudah tertuang dalam dokumen perencanaan daerah. Menurutnya, hal ini harus segera diperbaiki dengan pendekatan yang lebih sistematis.
Raup juga menambahkan bahwa proses evaluasi sebaiknya dilandasi oleh indikator capaian yang konkret, baik dari sisi output maupun outcome setiap program pembangunan. Hal ini penting agar rekomendasi tidak hanya menjadi formalitas, tetapi mampu mendorong perbaikan nyata di lapangan.
“Kalau evaluasi dilakukan berbasis indikator dan capaian kinerja, kita bisa tahu program mana yang efektif, mana yang perlu dibenahi,” ujarnya.
Selain membahas LKPJ dan RPJMD, Raup turut menyoroti urgensi penerapan Key Performance Indicator (KPI) dalam menilai kinerja aparatur sipil negara (ASN). Ia menilai, KPI yang terukur akan mendorong akuntabilitas yang lebih tinggi di kalangan birokrat.
“ASN jangan hanya sibuk dengan rutinitas. Harus punya target kinerja yang jelas, agar hasil kerjanya berdampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap sinkronisasi evaluasi LKPJ dan RPJMD, serta penguatan pengawasan terhadap kinerja ASN, dapat menjadi pijakan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan berorientasi pada hasil nyata.
[ADV | DPRD PPU]