Ratusan Miliar Digelontorkan, Terowongan Samarinda Masih Jalan Pelan
Gemanusantara.com– Pembangunan Terowongan Samarinda kembali menuai perhatian. Proyek strategis dengan nilai anggaran mencapai Rp395 miliar tersebut belum memperlihatkan percepatan berarti setelah terjadinya insiden longsor di area konstruksi beberapa waktu lalu.
Kepala Dinas PUPR Samarinda, Desy Damayanti, menyampaikan bahwa pekerjaan proyek masih terus berjalan. Namun hingga kini pihaknya belum dapat menyampaikan perkembangan teknis secara rinci kepada publik.
“Masih dalam proses pengerjaan, jadi belum bisa dipaparkan,” ujar Desy.
Ia belum menjelaskan tahapan yang tengah dikerjakan pasca-longsor maupun estimasi waktu penyelesaian proyek. PUPR disebut masih fokus pada penanganan teknis di lapangan.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mengungkapkan bahwa insiden longsor membawa konsekuensi serius terhadap proyek tersebut. Berdasarkan hasil inspeksi lapangan, terdapat sejumlah pekerjaan tambahan yang harus dilakukan.
Menurut Rohim, kontraktor bersama Dinas PUPR melakukan perbaikan pada bagian inlet dan outlet terowongan, sekaligus melandaikan tebing di sekitar proyek untuk menekan risiko longsor susulan. Penyesuaian tersebut berdampak pada membengkaknya kebutuhan anggaran hingga sekitar Rp133 miliar.
“Setelah longsor itu, ada perbaikan teknis yang wajib dilakukan supaya risikonya bisa ditekan,” kata Rohim.
Ia menilai, longsor tersebut mengindikasikan kelemahan dalam kajian awal proyek. Endapan lumpur lama yang berada di lokasi konstruksi disebut tidak terdeteksi sejak awal karena cakupan pengambilan sampel tanah yang terlalu terbatas.
“Kajiannya harus komprehensif. Waktu kejadian ternyata ada endapan lumpur lama yang tidak terbaca,” jelasnya.
Meski masyarakat telah lama menanti penyelesaian terowongan, Rohim menegaskan percepatan tidak boleh mengorbankan aspek keselamatan. Oleh karena itu, Komisi III DPRD Samarinda berencana melakukan evaluasi menyeluruh pada akhir tahun.
“Proyek strategis seperti ini akan kami evaluasi progresnya, kendalanya, semuanya,” terangnya.
Selain persoalan teknis dan anggaran, DPRD juga menyoroti penyelesaian ganti rugi warga terdampak insiden uji coba pondasi terowongan. Hingga kini, satu warga dilaporkan belum menerima kompensasi.
“Nilainya sebenarnya kecil dibandingkan nilai proyek. Jangan sampai karena komunikasi yang kurang baik, persoalan ini justru berlarut-larut,” tandas Rohim. (Nit)
