Gemanusantara.com -Juru bicara Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Mohammad Jamhari, menyampaikan pandangan umum yang mendalam mengenai Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) ke-20, Senin (18/11/2024).
Jamhari mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara atas penyusunan RAPBD, yang dinilainya telah disiapkan dengan mempertimbangkan stabilitas dan dinamika ekonomi saat ini, khususnya dalam kesiapan menghadapi Pilkada. Namun, ia juga menyoroti beberapa area yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dan DPRD.
Salah satu isu penting yang diangkat adalah ketergantungan APBD terhadap pendanaan dari pemerintah pusat, yang menurutnya dapat mempengaruhi stabilitas keuangan daerah di tengah fluktuasi global, khususnya dari sektor minyak dan gas (migas). “Ketergantungan ini membuat ekonomi daerah kita rentan terhadap dinamika global,” ungkap Jamhari.
Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah, DPRD, dan stakeholder dalam mengatasi tantangan ekonomi yang ada. Dengan target pendapatan yang ambisius sebesar Rp7,31 triliun, Jamhari mengajak pemerintah daerah untuk menjadi lebih cerdas dan inovatif dalam mengelola dan menggali sumber pendapatan alternatif.
Dalam penjelasannya, Jamhari menambahkan bahwa belanja daerah harus diarahkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat langsung dan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026. Ia meminta agar infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan di wilayah pedalaman yang minim aksesibilitas menjadi fokus utama.
Selain itu, ia menyoroti kebutuhan akan peningkatan SDM di Kukar melalui penyediaan sarana pendidikan yang memadai dan menekankan pentingnya menghindari pengeluaran yang tidak mendesak. “Kami juga mengingatkan pentingnya transparansi dalam rekrutmen pegawai PDAM,” tambahnya.
Di penghujung pandangannya, Jamhari menyatakan dukungan Fraksi Golkar terhadap RAPBD 2025 dengan harapan bahwa setiap program dan anggaran yang diajukan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara nyata dan efektif. [ADV | DPRD KUKAR]
