Proyek Revitalisasi Pasar Segiri Dinilai Jalan di Tempat Pemkot Terjebak Sikap Menunggu
Gemanusantara.com– Revitalisasi Pasar Segiri kembali menunjukkan bahwa proyek ini belum memiliki arah strategis yang tegas dari Pemkot Samarinda. Meski DED diklaim rampung, keputusan-keputusan mendasar mulai pendanaan hingga relokasi pedagang tak kunjung ditetapkan. Kondisi ini membuat publik mempertanyakan seberapa serius pemerintah menempatkan Segiri sebagai prioritas pembangunan, terlebih ketika proyek ini kerap diulang dalam wacana tanpa kemajuan konkret.
“Belum. Kami sekarang semua bergerak dalam posisi efisiensi. Tapi kami tetap mencari jalur lain. Mudah-mudahan pemerintah pusat bisa bantu lewat kementerian perdagangan,” kata Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Samarinda, Marnabas Patiroy, Kamis (27/11/2025).
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemkot lebih mengandalkan bantuan pusat ketimbang menyiapkan skema internal yang kuat. Dalam perspektif politik anggaran, ketergantungan ini menunjukkan lemahnya pemetaan prioritas di daerah. Tanpa keputusan pendanaan yang jelas, revitalisasi hanya berputar sebagai dokumen teknis yang belum menemukan jalur eksekusi. Padahal, dari tahun ke tahun, Pasar Segiri selalu disebut sebagai proyek strategis yang “mendesak”.
“Ada DAK fisik di sana, siapa tahu nanti bisa dibantu,” lanjut Marnabas.
Ketiadaan keputusan relokasi pedagang juga memperlihatkan bahwa pemerintah belum memiliki skenario matang dalam menangani pasar basah terbesar di Samarinda. Pilihan lokasi masih sebatas opsi yang dilontarkan tanpa tenggat dan tanpa rencana sosial yang jelas. Ketidakpastian ini berpengaruh langsung pada pedagang, yang menjadi pihak paling terdampak, dan menimbulkan kesan bahwa persoalan relokasi dibiarkan menggantung sambil menunggu kepastian dana.
“Dilihat nanti pedagang dipindahkan ke mana. Bisa ke Segiri 2, atau alternatif lain. Ini beda dengan Pasar Pagi, aktivitasnya besar sekali,” ujarnya.
Sementara itu, revisi anggaran yang terus dilakukan dari angka awal Rp 300 miliar menjadi target Rp 200 miliar menunjukkan bahwa pemerintah masih mencari-cari bentuk yang dapat diterima secara fiskal. Namun tanpa penjelasan transparan mengenai komponen yang dipangkas atau disederhanakan, publik sulit menilai apakah revisi tersebut realistis atau sekadar upaya mengecilkan angka agar bisa masuk pembahasan APBD. Proyek sebesar ini membutuhkan kepastian teknis dan finansial, bukan penyesuaian berulang.
“Masih direvisi lagi. Masih di atas 200 miliar. Targetnya 200 miliar. Walau APBD terbatas, pemkot tetap optimistis,” tutup Marnabas. (Nit)
