Program MBG Jangan Dipaksakan, DPRD Samarinda Soroti Kesiapan di Lapangan
Gemanusantara.com – Penghentian sementara operasional sejumlah dapur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Samarinda memunculkan kritik terhadap kesiapan pelaksanaan program tersebut. DPRD Kota Samarinda menilai, program berskala nasional tidak seharusnya dipaksakan berjalan jika belum didukung kesiapan teknis di lapangan.
Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, menegaskan bahwa standar operasional harus menjadi prioritas utama sebelum program dijalankan secara penuh. Ia menyoroti masih adanya dapur yang belum memenuhi persyaratan dasar, termasuk terkait pengelolaan limbah.
“Kalau belum siap, jangan dipaksakan. Program ini menyangkut kesehatan dan lingkungan,” ucap Helmi, Sabtu (11/4/2026)
Menurutnya, keberadaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) menjadi salah satu indikator penting yang tidak boleh diabaikan. Tanpa pengelolaan yang baik, operasional dapur berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar.
Helmi menilai, penghentian sementara ini menjadi bukti bahwa pelaksanaan program masih memerlukan pembenahan menyeluruh, bukan sekadar penyesuaian kecil.
Ia mengingatkan bahwa keberhasilan MBG tidak hanya dilihat dari seberapa cepat program dijalankan, tetapi juga dari kualitas pelaksanaannya di lapangan.
“Jangan sampai karena mengejar target, kita mengabaikan standar. Dampaknya bisa ke masyarakat juga,” tegasnya.
Di sisi lain, ia mengakui program MBG memiliki tujuan yang baik, terutama dalam mendukung pemenuhan gizi dan membuka peluang ekonomi di daerah. Namun, menurutnya, manfaat tersebut hanya akan tercapai jika seluruh aspek pendukung telah siap.
Karena itu, DPRD mendorong pemerintah daerah dan pengelola dapur untuk lebih fokus pada pembenahan, mulai dari fasilitas hingga sistem pengelolaan, sebelum operasional kembali dijalankan.
“Lebih baik dibenahi dulu sampai benar-benar siap, daripada dipaksakan tapi bermasalah di kemudian hari,” tutupnya. (Nit)
