Gemanusantara.com – Polemik kebijakan penataan distribusi BBM bersubsidi dan kendaraan angkutan yang memicu aksi ratusan sopir di depan Kantor Wali Kota Samarinda dinilai perlu diselesaikan melalui dialog. DPRD Kota Samarinda menyatakan siap mengambil peran sebagai mediator untuk mempertemukan kepentingan pemerintah dan para sopir.
Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan persoalan tersebut harus dilihat secara menyeluruh. Pemerintah memiliki kepentingan melakukan penataan, sementara kondisi dan keberlangsungan pekerjaan para sopir juga perlu menjadi pertimbangan dalam penerapan kebijakan.
“Ini memang kita harus melihatnya jernih ya, kan ada beberapa hal kebijakan dilakukan oleh Pemkot lewat Dishub yang itu memicu protes dari sopir,” ujar Abdul Rohim, Senin (24/8/2026).
Menurutnya, sejumlah kebijakan Pemkot pada dasarnya memiliki tujuan positif, khususnya memastikan distribusi BBM bersubsidi lebih tertib dan tepat sasaran. Namun, penerapan aturan tetap membutuhkan komunikasi dan sosialisasi agar dapat dipahami oleh kelompok yang terdampak.
“Kebijakan-kebijakan beberapa itu sebenarnya kalau kita analisa sih bagus saja ya, demi untuk melakukan penataan baik itu soal bahan bakar dan lain-lain ya. Nah tapi pemerintah juga mesti melihat kondisi sopir,” katanya.
Rohim mengatakan penataan tetap diperlukan karena terdapat potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi di lapangan. Salah satunya berkaitan dengan kendaraan yang melakukan modifikasi terhadap kapasitas tangki maupun tempat penyimpanan bahan bakar sehingga konsumsi BBM subsidi menjadi lebih besar.
“Jadi ini memang perlu dirapikan, perlu ditata untuk kepentingan bersama. Jadi enggak bisa juga masing-masing ego,” tegasnya.
Meski demikian, DPRD menilai kebijakan yang bersifat teknis masih dapat dievaluasi apabila penerapannya menimbulkan kesulitan bagi para sopir. Sepanjang tidak bertentangan dengan aturan dan tujuan utama penataan, pemerintah dinilai dapat membuka ruang kompromi.
DPRD juga siap memfasilitasi komunikasi apabila dibutuhkan. Pertemuan antara Pemkot, Dishub dan perwakilan sopir diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan yang tetap menjaga distribusi BBM subsidi sekaligus mempertimbangkan kondisi pekerja angkutan.
“Jadi win-win solusi itu adalah di pemerintah mungkin mau mengalah satu langkah, di driver juga mesti mau mengalah satu langkah. Kalau sama-sama maunya kepentingannya saja yang dipenuhi ini enggak selesai nanti,” tuturnya.
Rohim berharap aksi para sopir dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi mekanisme penerapan kebijakan di lapangan. Dialog dan kompromi dinilai menjadi jalan agar penataan BBM serta kendaraan angkutan tetap berjalan tanpa mengabaikan kepentingan para sopir yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas tersebut. (sal)
-
-
-
-
