Gemanusantara.com – Antrean truk yang berlangsung hingga malam dan berulang dalam waktu lama di sejumlah SPBU mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mengevaluasi tata kelola distribusi BBM bersubsidi. Penataan dinilai perlu dilakukan agar BBM benar-benar diterima kendaraan yang berhak tanpa menimbulkan antrean berkepanjangan.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengatakan persoalan tersebut menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan para sopir kepada pemerintah. Keluhan mereka akan menjadi bahan dalam memperbaiki sistem distribusi BBM bersubsidi, khususnya bagi kendaraan truk.
“Jadi, teman-teman wartawan, hari ini teman-teman sopir lebih ekspresif menyampaikan beberapa aspirasinya. Sehubungan dengan perbaikan atau rencana perbaikan tata kelola distribusi BBM bersubsidi kita khususnya bagi truk,” ujar Andi Harun, Senin (24/8/2026).
Menurutnya, kelangkaan yang terjadi dalam waktu singkat masih dapat dipahami. Namun, apabila antrean berlangsung selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan hingga membuat sopir harus menginap di sekitar SPBU, kondisi tersebut perlu ditelusuri lebih jauh.
“Kalau terjadi katakanlah kelangkaan, sehari dua hari mungkin kita bisa pahami. Tapi kalau berminggu-minggu, berbulan-bulan bahkan sampai parkir malam sampai pagi kan itu patut dipertanyakan,” katanya.
Evaluasi juga dinilai penting karena muncul informasi mengenai dugaan praktik jual beli antrean di salah satu SPBU. Nomor antrean disebut diperjualbelikan dengan nilai mencapai Rp100 ribu hingga Rp150 ribu.
“Saya tidak boleh sih membuka tapi ada SPBU yang antriannya itu diperjualbelikan antara Rp100.000 sampai Rp150.000,” ungkapnya.
Menurut Andi Harun, kondisi tersebut dapat semakin membebani sopir yang menggantungkan aktivitas pekerjaannya pada ketersediaan BBM bersubsidi. Karena itu, persoalan antrean tidak hanya perlu dilihat dari ketersediaan pasokan, tetapi juga mekanisme distribusi di lapangan.
Pemkot Samarinda akan berkoordinasi dengan kepolisian, Pertamina Patra Niaga, serta Dinas Perhubungan (Dishub) untuk mengevaluasi kondisi tersebut. Koordinasi diharapkan dapat mengidentifikasi penyebab antrean sekaligus menelusuri informasi mengenai praktik yang berpotensi menyimpang dalam distribusi BBM.
Melalui evaluasi bersama, Pemkot berharap tata kelola BBM bersubsidi bagi kendaraan truk dapat lebih tertib dan tepat sasaran. Pembenahan juga diharapkan mampu mengurangi antrean panjang yang selama ini mengganggu aktivitas sopir maupun pengguna jalan di sekitar SPBU. (sal)
-
-
-
-
