
Gemanusantara.com – Dampak pemadaman listrik berulang terhadap masyarakat dan pelaku usaha di Kota Samarinda menjadi perhatian DPRD. PLN diminta tidak hanya mempercepat pemulihan jaringan, tetapi juga memberikan bentuk tanggung jawab kepada pelanggan yang mengalami kerugian akibat gangguan listrik.
Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan pemadaman yang terjadi saat ini bukan persoalan pertama. Kondisi serupa disebut pernah terjadi sekitar satu bulan sebelumnya sehingga menunjukkan gangguan belum sepenuhnya dapat diatasi.
“Iya. Jadi, itulah makanya saya menyebutnya ini PLN enggak becus. Ya, enggak becus itu karena kejadian pemadaman berulang ini kan sudah yang kedua kali,” ujar Abdul Rohim, Senin (24/8/2026).
Menurutnya, gangguan yang berlangsung hingga hampir dua pekan sudah terlalu lama apabila penyebabnya berkaitan dengan persoalan teknis maupun perbaikan jaringan. Ia meminta penyelesaian dilakukan lebih cepat agar masyarakat tidak terus menanggung dampaknya.
“Kalau becus kerjanya mestinya enggak lebih dari 3 hari atau paling lambat 1 pekan mesti udah clear kalau memang ada masalah kan,” katanya.
Rohim menilai dampak pemadaman tidak sebatas terganggunya aktivitas rumah tangga. Pelaku usaha juga berpotensi mengalami kerugian karena kegiatan operasional terhambat, sementara perangkat elektronik masyarakat dapat mengalami kerusakan akibat listrik yang tidak stabil.
Atas kondisi tersebut, DPRD mendorong adanya kompensasi bagi pelanggan terdampak. Salah satu skema yang diusulkan berupa pengurangan tagihan pada periode terjadinya pemadaman sebagai bentuk tanggung jawab terhadap layanan yang tidak diterima masyarakat secara optimal.
“Misalnya tagihan di bulan di mana terjadi pemadaman itu mesti dinolkan atau minimal potong 50% misalnya. Ya. Itu bentuk tanggung jawab gitu loh,” tegasnya.
Selain persoalan kompensasi, Rohim meminta PLN meningkatkan keterbukaan informasi kepada pelanggan. Penyebab gangguan, wilayah terdampak hingga perkiraan waktu pemulihan perlu disampaikan secara jelas sehingga masyarakat maupun pelaku usaha dapat melakukan antisipasi.
DPRD Samarinda berharap PLN segera menuntaskan gangguan yang menyebabkan pemadaman berulang sekaligus melakukan evaluasi agar persoalan serupa tidak kembali terjadi. Kepastian layanan dan informasi dinilai penting karena listrik menjadi kebutuhan dasar yang berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat serta roda perekonomian Kota Samarinda. (sal)