Peninjauan Hotel Atlet, DPRD Kaltim Dorong Kerja Sama dengan Investor

Gemanusantara.com – Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sabaruddin Panrecalle, melakukan peninjauan langsung ke Hotel Atlet di Jalan M. Yamin, Samarinda, pada Rabu (28/5/2025). Dalam kunjungannya, ia menyoroti kondisi pemanfaatan aset daerah yang dinilai belum optimal dan berpotensi menjadi beban anggaran jika tidak segera ditangani secara serius.

Menurut Sabaruddin, Hotel Atlet telah menghabiskan banyak anggaran pembangunan dan secara fisik sudah nyaris siap digunakan. Bangunan megah dengan 273 kamar ini dinilai layak dihuni, namun hingga kini belum difungsikan sepenuhnya akibat sejumlah hambatan administratif dan regulasi.

“Secara fisik bangunan sudah hampir sempurna. Tapi secara administratif, kita masih menunggu kejelasan dari BPKAD, Biro Hukum, dan Dispora. Tanpa kejelasan itu, pengelolaan profesional belum bisa dilakukan,” jelas Sabaruddin dalam keterangannya.

Ia juga menyoroti bahwa biaya perawatan hotel yang tidak beroperasi bisa menimbulkan pemborosan anggaran. Beban rutin seperti listrik, air, dan pemeliharaan infrastruktur disebutnya bisa mencapai angka puluhan hingga ratusan juta rupiah setiap bulan tanpa menghasilkan pendapatan bagi daerah.

“Kalau terus dibiarkan seperti ini, kita hanya akan menghabiskan anggaran tanpa nilai balik. Aset sebesar ini seharusnya bisa menghasilkan, bukan malah jadi pengeluaran rutin,” ujarnya tegas.

Sabaruddin mengusulkan agar pengelolaan hotel ini dipihakketigakan melalui kerja sama dengan pihak swasta. Menurutnya, opsi ini lebih realistis untuk menghidupkan fungsi hotel dan mengurangi beban keuangan daerah. Ia menyarankan agar pemerintah membuka proses seleksi terbuka agar pengelolaan aset dilakukan secara profesional dan kompetitif.

“Kami merekomendasikan agar dicarikan investor melalui mekanisme seleksi yang transparan. Bisa dengan sistem mini kontes atau skema kerja sama lainnya yang memungkinkan aset ini berfungsi maksimal,” ucapnya.

Ia menegaskan bahwa optimalisasi aset daerah merupakan tanggung jawab bersama dan perlu menjadi perhatian prioritas. Sabaruddin mengingatkan, di tengah tuntutan efisiensi anggaran, tidak semestinya ada aset produktif yang justru terbengkalai.