Pemprov Kaltim Sampaikan Jawaban Fraksi, Pembahasan APBD 2026 Masuki Tahap Akhir
Gemanusantara.com — DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Paripurna Ke-46 dengan agenda penyampaian jawaban Pemerintah Provinsi atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Penjelasan Keuangan APBD 2026. Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, didampingi Wakil Ketua III Yenni Eviliana, Sekretaris DPRD Kaltim Norhayati Usman, serta Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni yang hadir mewakili Gubernur.
Rapat yang berlangsung di Gedung Utama DPRD Kaltim ini turut dihadiri unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, tenaga ahli, dan undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Ekti Imanuel mengatakan bahwa penyampaian jawaban pemerintah merupakan tahap penting sebelum pembahasan lebih teknis dilakukan oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Ia menegaskan DPRD akan memastikan seluruh catatan fraksi menjadi bahan resmi dalam proses finalisasi APBD.
“Setelah fraksi-fraksi menyampaikan pandangannya, tentu kita berharap pemerintah dapat memberi jawaban komprehensif agar pembahasan APBD berjalan lebih mendalam dan terarah,” ujar Ekti.
Sekdaprov Kaltim, Sri Wahyuni, menyampaikan jawaban pemerintah atas masukan tujuh fraksi DPRD Kaltim, yang sebagian besar menyoroti isu pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Pemangkasan tersebut menyebabkan APBD Kaltim 2026 turun menjadi Rp15,15 triliun dari Rp21,74 triliun pada tahun sebelumnya, atau berkurang sekitar Rp6,59 triliun.
Sri Wahyuni memastikan pemerintah daerah tetap berkomitmen menjaga stabilitas pelayanan publik meski terjadi tekanan fiskal. Ia menekankan bahwa seluruh prioritas pembangunan akan tetap diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar sesuai ketentuan nasional.
“Kami memastikan APBD 2026 dapat ditetapkan tepat waktu agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat Kaltim,” tegasnya.
Tahapan berikutnya adalah penyusunan laporan hasil pembahasan Badan Anggaran yang akan dibawa ke rapat paripurna berikutnya sebagai rangkaian penetapan APBD 2026.
[ADV | DPRD KALTIM]
