Pemkot Samarinda Godok Rencana Sekolah Tangguh Bencana, Tiga Lokasi Jadi Fokus Utama
Gemanusantara.com– Tantangan berupa minimnya ruang dan kondisi geografis yang rawan bencana masih membayangi sektor pendidikan di Kota Samarinda. Sejumlah sekolah kerap terdampak banjir maupun longsor, mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menyiapkan langkah serius untuk menata ulang fasilitas belajar agar lebih aman dan berkelanjutan.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda, Asli Nuryadin, Senin (10/11/2025) di depan awak media menyampaikan bahwa pihaknya tengah merancang konsep pembangunan sekolah dengan struktur bangunan yang lebih adaptif terhadap kondisi lingkungan. Konsep ini menitikberatkan pada keamanan, efisiensi tata ruang, serta ketahanan infrastruktur pendidikan dalam jangka panjang.
“Keputusannya belum final. Besok kemungkinan akan dipaparkan kembali ke Pak Wali untuk penyempurnaan arah kebijakan,” ungkap Asli.
Ia menjelaskan, saat ini ada tiga sekolah yang masuk dalam prioritas rencana tersebut yakni SMPN 24 di Jalan Pangeran Suryanata, SMPN 27 di Jalan Batu Cermin Kecamatan Samarinda Utara, serta SMPN 48 di Jalan Proklamasi Kecamatan Sungai Pinang.
Menurutnya, kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan dan risiko bencana di sekitar lokasi sekolah. Untuk SMPN 24 misalnya, sekolah yang menampung sekitar 500 siswa itu berulang kali terdampak banjir. Beberapa alternatif lokasi sempat dipertimbangkan, seperti kawasan Bukit Pinang dan sekitar SDN 013, namun kontur tanah yang menurun membuatnya sulit diolah.
“Kalau diambil bagian depan, lahan belakang tertutup. Tapi kalau diambil bagian belakang, butuh penataan besar dengan biaya sekitar Rp 6–7 miliar. Jadi rencana terbaiknya tetap di lokasi yang sama dengan desain bertiang,” jelasnya.
Asli menambahkan, desain bertiang itu bukan sekadar solusi struktural, tapi juga bentuk adaptasi terhadap banjir yang sejalan dengan arahan Wali Kota Samarinda, Andi Harun. Sekolah akan ditata ulang menjadi kawasan terpadu, di mana bangunan SD yang berada satu area akan diintegrasikan agar sistem drainasenya lebih teratur.
“Kalau dibangun baru, layout-nya bisa diatur lebih baik. Sekaligus meminimalkan genangan air di SD yang berada di kompleks yang sama,” ujarnya.
Kondisi serupa juga terjadi di SMPN 27, di mana empat ruang kelas rusak akibat longsor. Pemkot berencana menata ulang kawasan itu dengan membangun turap di area rawan dan menjadikannya sebagai halaman terbuka, bukan ruang belajar. Nantinya, bangunan utama akan dibuat dua hingga tiga lantai di bagian bawah untuk efisiensi ruang.
“Untuk kawasan itu kami akan minta peninjauan teknis dari BPBD, SDA, dan Bina Marga agar penataannya benar-benar aman,” lanjut Asli.
Adapun SMPN 48 di Jalan Proklamasi turut menjadi perhatian lantaran keterbatasan lahan dan kondisi lingkungan yang tidak stabil. Meskipun masih memungkinkan untuk ditata ulang tanpa relokasi total, sebagian area rawan longsor tetap akan dikaji ulang agar tidak membahayakan kegiatan belajar.
“Aslinya di bagian atas kawasan itu ada kolam. Kalau airnya penuh bisa meluap dan mengalir sembarangan. Jadi lanskapnya nanti akan diatur ulang, mungkin dengan turap agar lebih terkendali,” paparnya.
Terkait anggaran, Disdikbud memperkirakan biaya pembangunan kompleks terpadu di SMPN 24 bisa menembus Rp 20 miliar ke atas, sementara SMPN 48 berada di kisaran Rp 10-15 miliar. SMPN 27 diprediksi membutuhkan biaya lebih kecil karena tidak dibangun dari nol.
“Desain bertiang di SMPN 24 nanti jadi model baru. Dari situ bisa diterapkan juga di sekolah lain yang punya risiko sama,” kata Asli menegaskan.
Selama proses pembangunan, Disdikbud juga menyiapkan opsi relokasi sementara bagi siswa ke sekolah terdekat, dengan sistem menumpang selama proyek berlangsung.
“Ya mau tidak mau memang harus begitu. Siswa harus siap karena proses ini tidak instan. Seperti SMPN 16 dulu juga menumpang di SD selama dua tahun. Tidak ada kebijakan yang memuaskan semua pihak, tapi kami pilih yang paling maslahat,” tutupnya. (Nit/Rir)
