Pemkab PPU Gandeng PT Quancons Perkuat Pemetaan Data Spasial Daerah

Gemanusantara.com – Upaya memperkuat perencanaan pembangunan berbasis data kembali diperkuat oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melalui kerja sama strategis dengan PT. Quancons Forensik Indonesia. Penandatanganan kesepakatan bersama terkait pemutakhiran data fotogrametri digelar di ruang rapat Bupati, Rabu (28/05/2025).
Prosesi penandatanganan disaksikan langsung oleh sejumlah pejabat daerah dan perwakilan perusahaan. Kolaborasi ini diyakini menjadi tonggak penting dalam menyediakan data spasial yang akurat untuk mendukung perumusan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan di wilayah PPU.
Bupati PPU Mudyat Noor menyampaikan bahwa kesepakatan ini merupakan bentuk sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dalam mewujudkan data spasial terpadu atau one map policy. Ia juga mengapresiasi alokasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari pihak perusahaan sebagai wujud komitmen terhadap pembangunan daerah.
“Pemetaan yang akurat adalah kebutuhan mendasar. Kita ingin pembangunan tidak hanya cepat, tapi juga tepat, dan itu hanya bisa dicapai dengan basis data yang solid,” tegas Mudyat dalam keterangannya usai acara penandatanganan.
Direktur Utama PT. Quancons Forensik Indonesia, Muhammad Arif Rifai, menyatakan bahwa pihaknya akan bekerja maksimal menyelesaikan proyek pemetaan ini dalam waktu 3 hingga 4 bulan. Ia berharap seluruh pemangku kepentingan di daerah, termasuk camat, lurah, dan kepala desa, dapat mendukung kelancaran aktivitas pemetaan di lapangan.
Selain menjadi dasar perencanaan tata ruang dan pembangunan infrastruktur, data hasil pemutakhiran ini juga akan dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis wilayah. Proyek ini sekaligus memperkuat kesiapan daerah dalam mendukung pengembangan Ibu Kota Nusantara yang berada di kawasan PPU.
Melalui kerja sama ini, Pemkab PPU menegaskan bahwa pembangunan berbasis data tidak bisa ditunda, dan langkah-langkah konkret seperti ini menjadi fondasi penting menuju tata kelola pemerintahan yang modern dan akuntabel.
[ADV | DISKOMINFO PPU]