Pemkab Kutim Gelar Rakor dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Administrasi Kecamatan

Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutim H M Agus Hari Kesuma (AHK)

Gemanusantara.com – Menjelang tahun politik dan potensi tantangan administratif, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) telah melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Administrasi Kecamatan untuk Triwulan III tahun 2024. Kegiatan yang dihadiri oleh semua camat di Kabupaten Kutim ini berlangsung di Room Oasis, Aston Hotel dan Convention, Samarinda.

Dibuka oleh Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutim H M Agus Hari Kesuma (AHK), rakor ini menargetkan peningkatan sinergi antarkecamatan. Fokus utama diskusi adalah persiapan mendetail untuk Pilkada dan penanganan potensi konflik sosial, terutama di wilayah perbatasan Kutai Timur-Bontang.

“Kami fokus pada penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang akurat untuk memastikan bahwa tidak ada hak suara yang terabaikan,” kata AHK. Ia juga menekankan pentingnya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam proses pilkada dan berharap profesionalisme ASN tetap terjaga.

Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas inisiatif pembangunan infrastruktur pendukung di area perbatasan, dengan penugasan khusus kepada Camat Teluk Pandan dan Camat Kombeng untuk melakukan survei lokasi rest area baru yang akan memfasilitasi transportasi lintas wilayah.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Kutim, Trisno, menambahkan bahwa Rakor ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah kabupaten dan kecamatan dalam mencapai target pembangunan. “Kami telah mencapai 60 persen realisasi administrasi keuangan dan menargetkan 90 persen di akhir 2024,” ungkap Trisno.

Dalam diskusi, camat-camat membagikan berbagai kendala yang dihadapi dari akses infrastruktur hingga tantangan administrasi, mencari solusi yang bisa diterapkan lintas wilayah. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkokoh sinergi antar-camat dalam rangka memastikan tujuan pembangunan tercapai dan persiapan pemekaran desa yang kini menanti instruksi dari Gubernur Kaltim. Ini juga menjadi langkah awal menyongsong tahun politik yang semakin dekat. [ADV | DISKOMINFO KUTIM]

Exit mobile version