Gemanusantara.com – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengungkapkan bahwa realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 hingga saat ini baru mencapai sekitar 45 persen.
Kondisi tersebut dinilai masih dalam batas wajar mengingat sejumlah hambatan teknis yang muncul sepanjang tahun anggaran berjalan.
Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, menjelaskan bahwa proses penyerapan anggaran terpengaruh oleh beberapa faktor, antara lain pembayaran Tunjangan Dana Fungsional (TDF) yang tertunda hingga perlunya efisiensi anggaran.
Situasi ini membuat sejumlah pos anggaran harus digeser, yang kemudian memerlukan proses pembahasan cukup panjang hingga melewati batas waktu perubahan anggaran.
“Ini yang saya sampaikan ke teman-teman dinas, karena tahun ini saat kita melaksanakan tugas, tiba-tiba ada TDF yang belum dibayar. Selain itu, ada efisiensi sehingga kita perlu melakukan pergeseran anggaran, dan prosesnya cukup panjang hingga masuk batas waktu perubahan anggaran,” jelas Ardiansyah.
Ia menambahkan bahwa tahap perubahan anggaran pada Oktober lalu telah berjalan, dan pemerintah berharap seluruh proses dapat diselesaikan dalam satu hingga dua bulan ke depan.
Terkait kemungkinan munculnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa), Bupati menegaskan hal tersebut bukan masalah selama dana fisiknya masih tersedia.
“Silpa itu tidak masalah asal dananya masih ada. Yang berbahaya itu kalau Silpa tapi dananya tidak ada,” ujarnya.
Sebagai langkah percepatan di tahun mendatang, Ardiansyah meminta seluruh perangkat daerah mulai menjalankan program sejak Februari agar tidak terjadi penumpukan pekerjaan.
“Untuk tahun depan, saya minta mulai Februari sudah harus mulai bekerja, paling lambat Maret sudah berjalan,” tambahnya.
Dengan evaluasi dan penyesuaian yang dilakukan, Pemkab Kutim optimistis penyerapan APBD dapat meningkat dan proses perubahan anggaran rampung sesuai target waktu. (Adv/ma)
-
-
-
-
