Fraksi PDIP Soroti Penguatan Ideologi Pancasila dan Pemerataan Pembangunan dalam RPJMD Kaltim
Gemanusantara.com – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kalimantan Timur menekankan pentingnya penguatan ideologi Pancasila sebagai fondasi utama dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2025–2029. Pandangan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PDIP, Hartono Basuki, dalam Rapat Paripurna ke-16 DPRD Kaltim yang digelar di Samarinda, Senin (2/6/2025).
Dalam penyampaiannya, Hartono menegaskan bahwa seluruh proses pembangunan harus dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila guna memperkuat persatuan dan mempercepat tercapainya cita-cita berbangsa. Menurutnya, Pancasila bukan sekadar ideologi simbolik, tetapi harus menjadi arah nyata dalam kebijakan daerah.
“Kami mengajak semua pihak terus bergerak melalui jalan ideologi Pancasila sebagai dasar memperkokoh persatuan menuju Indonesia Raya,” ujar Hartono di hadapan forum dewan.
Fraksi PDIP juga menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan antarwilayah. Mereka mendorong agar indikator pembangunan tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup indeks sosial seperti kesalehan, kebahagiaan, dan keterlibatan sosial masyarakat dalam pembangunan.
“Kami mendorong agar indikator non-ekonomi juga dipakai dalam pembangunan manusia seutuhnya, agar pembangunan tidak semata-mata mengejar angka,” tegas Hartono.
Selain itu, Fraksi PDIP memberi catatan terhadap metodologi penyusunan RPJMD, terutama dalam membaca dinamika makro ekonomi. Mereka mengapresiasi beberapa kebijakan seperti penghapusan denda pajak kendaraan dan program Gratispol, namun meminta sinkronisasi anggaran agar pelaksanaan program berjalan efektif.
Hartono juga menyinggung sejumlah program yang dinilai belum berjalan maksimal, termasuk program Merdeka Belajar Gratis (MBG) yang secara nasional sudah dilaksanakan, namun di Kaltim masih sebatas simulasi. Ia menilai belum adanya regulasi pembiayaan menjadi penghambat implementasi di lapangan.
“Program MBG sudah berjalan nasional, tapi di Kaltim belum maksimal karena belum ada dasar pembiayaan yang jelas,” ujarnya.
Persoalan pemerataan akses digital juga disoroti. Fraksi PDIP menyatakan bahwa program WiFi gratis di desa masih belum menjangkau wilayah blankspot secara optimal. Menurut mereka, ketimpangan akses ini harus segera diatasi untuk mendukung pendidikan dan ekonomi digital di pedesaan.
Sebagai penutup, Hartono meminta adanya evaluasi rutin terhadap program prioritas seperti Josspol, agar kebijakan tersebut tidak menjadi beban anggaran dan dapat berkontribusi langsung terhadap target pembangunan yang lebih luas.
“Evaluasi terhadap Josspol penting agar program ini tidak hanya menjadi simbol, tapi benar-benar selaras dengan arah pembangunan jangka menengah daerah,” pungkasnya.
[ADV | DPRD KALTIM]