Pembangunan Dinilai Tak Merata, DPRD Minta Pemerintah Lebih Perhatikan Kawasan Pinggiran

Gemanusantara.com – Ketimpangan pembangunan antara pusat kota dan wilayah pinggiran di Samarinda kembali menjadi sorotan DPRD. Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, menegaskan bahwa pola pembangunan saat ini cenderung hanya menyentuh pusat kota, sementara daerah pinggiran seperti Palaran, Loa Janan Ilir, dan Samarinda Seberang masih minim perhatian.

Samri menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur yang tidak merata akan berdampak langsung pada kesejahteraan warga. Selain kesenjangan akses jalan dan layanan kesehatan, wilayah pinggiran juga terancam kehilangan lahan pertanian produktif akibat minimnya intervensi kebijakan ketahanan pangan dari pemerintah kota.

“Sebagian wilayah di pinggiran kota justru punya peran penting dalam menyuplai kebutuhan pangan. Tapi kalau infrastruktur pendukung seperti jalan dan irigasi tidak dibangun, potensi itu bisa hilang,” ujarnya.

Ia mencontohkan kondisi jalan di Palaran yang menurutnya sudah lama rusak namun belum kunjung diperbaiki. Sementara itu, sejumlah jalan di pusat kota yang masih layak malah mendapatkan perbaikan berulang kali. Samri menyebut hal ini menunjukkan ketimpangan distribusi anggaran pembangunan yang cukup mencolok.

Tak hanya itu, Samri juga menyoroti terbatasnya layanan dasar seperti kesehatan dan transportasi umum di kawasan pinggiran. Warga kerap harus menempuh jarak jauh dan melewati jalan rusak hanya untuk mendapatkan layanan kesehatan dasar. “Banyak masyarakat mengeluh soal akses yang sulit. Ini harus segera dibenahi,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa dana pembangunan berasal dari pajak seluruh warga Samarinda, bukan hanya warga pusat kota. Oleh karena itu, manfaat dari pembangunan harus dibagikan secara adil. “Jangan sampai warga pinggiran merasa dianaktirikan. Mereka juga punya hak yang sama dalam menikmati hasil pembangunan,” tegasnya.

Komisi I DPRD Samarinda, lanjut Samri, akan terus mengawal distribusi pembangunan agar lebih berimbang dan menyentuh semua lapisan masyarakat. Ia berharap kebijakan pembangunan tidak hanya berdasarkan pertimbangan estetika kota, tapi juga atas dasar keadilan sosial.

[ADV | DPRD SAMARINDA]