Pansus RPJMD Kaltim Dorong Pemerataan Pendidikan dan Kenaikan PAD
Gemanusantara.com – Panitia Khusus (Pansus) pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Timur menegaskan komitmennya untuk menempatkan pemerataan pendidikan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai prioritas utama dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Kaltim tahun 2025–2029.
Ketua Pansus RPJMD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, menyampaikan kekhawatirannya atas masih besarnya kesenjangan akses pendidikan, terutama di wilayah pedalaman. Salah satu contoh yang disorot adalah Kecamatan Segah di Kabupaten Berau yang hingga kini belum memiliki Sekolah Menengah Atas (SMA).
“Pemerintah harus hadir untuk menjamin akses pendidikan yang merata. Tidak boleh ada satu pun kecamatan di Kaltim yang anak-anaknya kesulitan melanjutkan pendidikan hanya karena minimnya fasilitas,” ujarnya.
Selain itu, Syarifatul juga menekankan pentingnya peningkatan PAD sebagai syarat penting bagi keberlanjutan pembangunan daerah. Ia menilai sektor seperti perkebunan, pariwisata, dan industri kreatif masih belum dimanfaatkan secara optimal. Menurutnya, RPJMD yang baik harus menjawab tantangan fiskal dengan mendorong sektor-sektor unggulan untuk menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
“PAD yang kuat akan memberi ruang fiskal yang cukup bagi pemerintah untuk membiayai berbagai program kerakyatan secara mandiri dan berkelanjutan,” tegas legislator dari Fraksi Golkar tersebut.
Sementara itu, anggota Pansus, Didik Agung Eko Wahono, menyoroti perlunya inovasi dalam pengelolaan pendapatan daerah. Ia menyebut bahwa proyeksi PAD dalam draf RPJMD masih stagnan, sehingga dibutuhkan gebrakan dari OPD dan BUMD dalam menggali potensi pendapatan baru.
“Kita tidak bisa terus bergantung pada dana transfer pusat. Daerah harus bisa berdikari secara fiskal, dan ini hanya bisa dicapai jika kita punya keberanian untuk menggali sumber PAD baru secara kreatif,” ucapnya.
Ia menyebutkan sektor pariwisata dan pertanian sebagai dua bidang yang bisa menjadi motor baru perekonomian daerah jika dikelola dengan serius. Dengan strategi yang tepat, sektor tersebut akan mendongkrak PAD dan mendukung pembangunan infrastruktur serta peningkatan kualitas layanan publik.
Pansus RPJMD berjanji akan terus mengawal agar dokumen RPJMD 2025–2029 benar-benar merepresentasikan kebutuhan masyarakat, terutama dalam aspek pelayanan dasar dan penguatan ekonomi daerah. Mereka juga mendorong agar sinkronisasi program antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dilakukan secara cermat untuk menghindari duplikasi anggaran.
[ADV | DPRD KALTIM]