Pansus LKPJ DPRD Kaltim Tinjau Jalan Pengganti oleh PT GAM dan Progres Jembatan Sei Nibung di Kutim

Gemanusantara.com – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kalimantan Timur yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kaltim Tahun 2024 kembali melanjutkan agenda kunjungan lapangan mereka ke wilayah utara provinsi. Kali ini, tim meninjau langsung permasalahan penggantian ruas jalan provinsi oleh PT. GAM di wilayah Jalan Ke Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Kamis (8/5/2025).

Dipimpin Wakil Ketua Pansus Agus Aras, kunjungan ini turut diikuti oleh anggota Pansus Baharuddin Demmu, Firnandi Ikhsan, Apansyah, Abdul Giaz, tenaga ahli, staf Pansus, serta perwakilan dari Dinas PUPR-PERA Kaltim. Peninjauan dilakukan untuk mengevaluasi dampak pengalihan dan penggantian jalur jalan provinsi yang terdampak kegiatan pertambangan.

Menurut Agus Aras, jalan yang diganti oleh pihak PT GAM saat ini sudah dalam kondisi cukup baik. Namun demikian, ia menekankan bahwa peningkatan kualitas infrastruktur jalan masih sangat dibutuhkan agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. “Kita mendorong agar kualitas jalan terus ditingkatkan. Jangan hanya berhenti di pengerjaan agregat seperti saat ini. Masyarakat butuh kenyamanan dan akses yang aman,” tegasnya.

Selain menyoroti kondisi jalan, Pansus juga meninjau progres pembangunan Jembatan Sei Nibung Pelawan – Sangkulirang yang telah berlangsung cukup lama. Agus mengungkapkan kekhawatirannya terhadap keterlambatan proyek yang kini sudah memasuki adendum ketiga. “Kami harap penyelesaian pekerjaan konstruksi, terutama pemasangan bantalan jembatan, bisa selesai sesuai jadwal. Targetnya akhir Juli sudah terkoneksi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menyebut pentingnya percepatan pembangunan jalan penghubung pada kedua sisi jembatan agar seluruh akses bisa difungsikan secara penuh sebelum akhir 2025. Pansus meminta agar Dinas PUPR Kaltim benar-benar memaksimalkan sisa waktu pengerjaan yang ada untuk memenuhi target penyelesaian proyek strategis tersebut.

Anggota Pansus lainnya juga menekankan bahwa pemanfaatan dana pembangunan harus diarahkan untuk memberikan dampak langsung terhadap peningkatan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya di wilayah pesisir dan pelosok Kutai Timur yang selama ini terkendala akses transportasi darat.

Kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen Pansus LKPJ dalam melakukan evaluasi faktual atas kinerja pembangunan infrastruktur daerah, sekaligus mendorong tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan fasilitas publik yang terdampak aktivitas bisnis mereka.

“Kita ingin memastikan bahwa pembangunan tidak sekadar selesai di atas kertas, tapi benar-benar berdampak dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkas Agus Aras.